PANGANDARAN – Usulan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menunda pelaksanaan Pilkada di Jawa Barat hingga tahun 2021 menjadi polemik di daerah yang hendak melaksanakan Pilkada. Usulan yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat dianggap membingungkan karena usulan itu muncul berbarengan dengan terbitnya Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020, yang intinya menggariskan tahapan Pilkada dilanjutkan dan pemungutan suara dilakukan pada 9 Desember 2020.
“Saya kira tak ada masalah Pilkada dilanjutkan. Apalagi Perpu dan PKPU sudah terbit,” kata Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, yang dilansir detik.com Sabtu (13/6/2020) malam.
Dia mengatakan Pilkada dalam situasi pandemi COVID-19 justru membawa hikmah, yakni menjadikan proses demokrasi lebih berkualitas. Alasannya, situasi pandemi Corona tentu tak memperbolehkan kegiatan kampanye berbentuk pengerahan massa.
“Dengan begitu minim potensi konflik. Kontestan Pilkada dituntut untuk lebih kreatif mengemas kampanye, beradu program. Pemilih pun memiliki waktu dan ruang leluasa untuk berpikir menentukan pilihannya. Pilkada di tengah pandemi justru menjadi momentum bagi kita untuk mewujudkan proses demokrasi yang lebih berkualitas,” kata Jeje.
Dia menambahkan tak ada pihak yang menjamin pada tahun 2021 pandemi Corona dengan segala dampaknya akan berakhir.
“Masalahnya kan situasi pandemi dan ketersediaan anggaran. Nah apakah tahun 2021 pandemi akan berakhir lalu keuangan negara akan langsung membaik? Tak ada yang menjamin,” kata Jeje.
Ketimbang membiarkan agenda Pilkada berlarut-larut, langkah Kemendagri dan KPU yang sudah menetapkan Pilkada dilanjutkan, menurut Jeje sudah tepat.
“Mengenai kerawanan penularan COVID-19. Teknis antisipasinya sudah disiapkan. Jumlah pemilih per TPS kini sudah dibatasi maksimal 500 orang. Kampanye pengerahan massa ditiadakan. Kemudian mulai saat ini kita sedang melatih masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Jadi tak ada masalah soal kekhawatiran kondisi pandemi,” kata Jeje.
Related Posts
Terkait kondisi keuangan, Jeje juga menegaskan APBD Pangandaran masih cukup untuk membantu kebutuhan tambahan dana Pilkada. “Soal anggaran, kan uang itu sebenarnya ada di daerah. Jadi lebih baik selesaikan agenda politik tahun ini. Sehingga di tahun 2021, Pemda bisa fokus menangani dampak pandemi, tanpa terganggu lagi oleh urusan politik,” kata Jeje.
Terpisah Ketua KPU Pangandaran Muhtadin mengatakan proses lahirnya keputusan melanjutkan tahapan Pilkada merupakan hasil proses panjang dan konstitusional.
“Perpu Nomor 2 tahun 2020 dan PKPU Nomor 5 tahun 2020, lahir dengan proses dan pertimbangan yang panjang. Sudah konstitusional,” kata Muhtadin.
Dia juga menegaskan pada 27 Mei 2020, gugus tugas penanganan COVID-19 nasional telah memberi rekomendasi Pilkada 2020 bisa dilanjutkan dengan syarat menerapkan protokol pencegahan.
“Yang tak kalah penting, jika Pilkada digelar tahun 2021 maka akan banyak kepala daerah yang harus dijabat oleh Pjs (penjabat sementara). Tentu ini akan berdampak pada performa pemerintahan di daerah. Karena seorang Pjs Kepala Daerah terbatas kewenangannya, berbeda dengan kepala daerah definitif. Tentu ini pun berdampak pada agenda pembangunan termasuk percepatan penanggulangan pandemi Corona,” kata Muhtadin.
Sebelumnya Ridwan Kamil menilai pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus memerhatikan keselamatan warga di tengah pandemi COVID-19. Ia mengusulkan Pilkada diundur ke 2021.
Seperti diketahui, ada 8 daerah di Jabar yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. “Saya menyadari pilihan September ke Desember, dengan pilihan Covid nya kan sudah selesai. Jadi menurut saya, jadwal Desember jangan harga mati, yang harus diutamakan itu nyawa dan keselamatan dari rakyat,” kata Ridwan Kamil, Jumat (12/6/2020).
Menurutnya tahapan Pilkada rawan menjadi momentum penularan COVID-19. Sebab, penyakit ini menyebar melalui kerumunan. “Ada pendaftaran, kampanye ramai-ramai, saya cenderung melihat Pilkada tidak kondusif di Desember, dialihkan realistis ke 2021,” kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu. (int)
