Respons Aduan Publik Kalteng Dipercepat, Capaian Belum Merata
Intim News
2 Desember 2025 12:36 pm
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan komitmennya memperkuat transparansi dan kualitas layanan publik melalui sistem pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR!. Tekad tersebut kembali ditekankan saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Pengelolaan Pengaduan Tahun 2025 dibuka di Aula Kanderang Tingang Diskominfosantik Kalteng, Senin 1 Desember 2025.
Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, Rangga Lesmana, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Erwindy. Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi antar instansi untuk meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap pengaduan masyarakat.
Dalam sambutannya, Erwindy menekankan bahwa keberadaan SP4N-LAPOR! bukan hanya bagian dari inovasi digital, melainkan instrumen penting untuk menjamin keterbukaan pemerintah.
“SP4N-LAPOR! bukan sekadar sistem digital, tetapi menjadi wajah keterbukaan pemerintah. Masyarakat berhak mengawasi dan mengingatkan, sementara pemerintah wajib menindaklanjutinya dengan serius,” ujar Erwindy.
Ia menyebut tren pengaduan sepanjang 2025 terus meningkat. Kondisi ini bukan dipandang sebagai masalah, tetapi sebagai indikator kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Semakin banyak laporan yang masuk menunjukkan bahwa masyarakat percaya pemerintah mau mendengar. Tantangannya adalah bagaimana kita menjawab kepercayaan tersebut dengan respons yang cepat, tuntas, dan berkualitas,” tegasnya.
Erwindy turut memaparkan hasil Evaluasi Kemendagri Tahun 2024 terkait indeks kinerja pengelolaan pengaduan. Pemprov Kalteng tercatat berada pada predikat Baik, sedangkan Kota Palangka Raya menjadi daerah dengan capaian tertinggi berpredikat Sangat Baik.
Selain itu, kabupaten Kapuas, Katingan, dan Seruyan juga masuk dalam kategori Baik. Sementara sebagian besar kabupaten lain masih berada dalam kategori Sedang. Adapun Barito Timur dan Kotawaringin Timur masih belum mendapatkan penilaian.
Menurutnya, ketimpangan capaian antardaerah menjadi alarm untuk memperkuat pembinaan serta kerja sama lintas pemerintah daerah agar peningkatan mutu layanan bisa merata dan konsisten.
“Kita harus mengakui bahwa capaian antar daerah belum merata. Karena itu, pembinaan dan koordinasi perlu diperkuat. Indeks pengelolaan pengaduan tidak boleh berhenti di kategori ‘Baik’, tetapi harus ditingkatkan menuju ‘Sangat Baik’,” tutur Erwindy.
Dalam hal kinerja 2024, Pemprov Kalteng menerima 115 laporan dari masyarakat. Lima topik tertinggi mencakup infrastruktur, kesehatan, kepegawaian, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Tingkat tindak lanjut mencapai 90 persen dan telah melampaui target RPJMN.
Meski mencapai angka tinggi, sejumlah hambatan masih muncul di lapangan. Antara lain masih kurangnya sosialisasi, mutasi pegawai yang memengaruhi kelanjutan penanganan, hingga keterbatasan anggaran untuk penguatan sistem.
“Kita masih menghadapi kendala klasik, seperti sosialisasi yang belum optimal, mutasi pegawai yang menghambat kesinambungan, serta keterbatasan anggaran. Namun, tantangan tersebut harus kita ubah menjadi peluang untuk memperbaiki sistem pengaduan secara menyeluruh,” jelasnya.
Karena itu, kegiatan Monev tahun ini diharapkan tidak hanya bersifat administratif atau seremonial, melainkan menjadi ruang refleksi dan perencanaan langkah konkret untuk menyamakan persepsi antar instansi dalam meningkatkan layanan aduan.
Erwindy menegaskan bahwa peningkatan kecepatan, ketuntasan, dan kualitas respons terhadap pengaduan harus menjadi prioritas semua perangkat daerah tanpa terkecuali.
Lebih jauh, ia menyatakan Monev bukan hanya untuk menilai pencapaian tahun sebelumnya, tetapi untuk memastikan strategi perbaikan berjalan berkelanjutan.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
