INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), H Arif Asrofi, menyampaikan sejumlah catatan penting hasil kegiatan reses anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kecamatan Kumai, yang dilaksanakan pada Senin, 15 Desember 2025. Reses tersebut menjadi ruang strategis untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat desa terkait kebutuhan pembangunan, khususnya infrastruktur dasar.
H Arif Asrofi menjelaskan, reses dilakukan bersama tiga anggota DPRD Dapil IV lainnya, yakni Muhammad Anwar, Musawir, dan seorang anggota dewan perempuan. Agenda diawali dengan kunjungan ke Kantor Desa Sungai Kendal yang didampingi aparatur desa dan Camat Kumai. Dari hasil peninjauan, DPRD mengapresiasi pembangunan infrastruktur jalan yang telah dilaksanakan sejak 2020, terutama pengaspalan ruas jalan yang didanai melalui PUPR Bina Marga dengan nilai paket mencapai lebih dari Rp3 miliar.
Meski demikian, Arif menegaskan masih banyak ruas jalan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi catatan utama adalah Jalan Poros antara Auri dan Candi Dalam Kembar yang kondisinya dinilai sangat mendesak untuk ditangani. Selain itu, sejumlah gang di wilayah Desa Sungai Kendal masih belum mengalami peningkatan kualitas jalan dan membutuhkan sentuhan pembangunan lanjutan.
Agenda reses kemudian dilanjutkan ke Desa Batu Balaman. Dalam pertemuan yang dihadiri Sekretaris Desa, perangkat pemerintahan desa, serta Camat Kumai, masyarakat menyampaikan berbagai kebutuhan infrastruktur. Arif menyebutkan, banyak jalan lingkungan yang masih berupa tanah liat dan belum memiliki perkerasan, sehingga menyulitkan aktivitas warga, terutama saat musim hujan.
Kebutuhan paling mendesak lainnya adalah Jalan Poros Pasir Panjang–Kumai. Arif Asrofi menegaskan bahwa ruas jalan tersebut merupakan kewenangan Balai Jalan Nasional, bukan pemerintah kabupaten maupun provinsi. Namun demikian, DPRD Kobar berkomitmen untuk mengoordinasikan aspirasi tersebut dengan Dinas Bina Marga Kobar agar dapat diteruskan dan dibahas bersama Balai yang berkantor di Palangka Raya.
Selain infrastruktur jalan, DPRD juga mencatat aspirasi dari enam kelompok tani dan dua kelompok nelayan di Desa Batu Balaman. Mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani sayur dan nelayan membutuhkan dukungan infrastruktur penunjang produksi dan distribusi hasil usaha.
“Ini menjadi perhatian kami karena menyangkut langsung penguatan ekonomi masyarakat desa,” ujar Arif.
Permasalahan lain yang disoroti adalah penataan jaringan listrik PLN. Di Jalan Durian, sejumlah meteran KWH dipasang menumpuk pada satu tiang di pinggir jalan poros, dengan kabel menjuntai hingga ke rumah-rumah pelanggan yang jumlahnya puluhan. Kondisi ini dinilai tidak aman dan perlu pembenahan segera.
Menanggapi hal tersebut, Arif Asrofi menyampaikan bahwa DPRD Kobar telah berkoordinasi dengan pihak PLN, termasuk melalui rapat dengar pendapat pada akhir November 2025.
“Insya Allah pada tahun 2026 akan dijadwalkan pembenahan jaringan listrik di Desa Batu Balaman,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran akibat efisiensi APBD membuat pembangunan harus dilakukan secara bertahap, seraya meminta masyarakat bersabar. Meski demikian, DPRD memastikan aspirasi yang disampaikan telah dicatat dan akan terus diperjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan daerah.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian