Ratusan Honorer Temui DPRD Barut, Tuntut Kepastian Status Kepegawaian
Maulana Kawit
2 Februari 2025 12:00 pm
.
3 min read
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Ratusan pegawai honorer yang bekerja di berbagai instansi Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut), Kalimantan Tengah, mendatangi kantor DPRD pada Senin (10/2/2025). Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta kejelasan mengenai masa depan status pekerjaan mereka, khususnya terkait kemungkinan pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sebagian besar honorer yang hadir mengungkapkan bahwa mereka telah lama mengabdi, bahkan ada yang sudah bekerja lebih dari dua dekade. Namun, dengan adanya regulasi baru dari Pemerintah Pusat, mereka terancam kehilangan pekerjaan karena masa kerja mereka yang belum memenuhi syarat dua tahun. Ketidakpastian ini semakin memperburuk nasib mereka.
Ketua Forum Komunikasi Honorer R3, Mohammad Anam, yang memimpin aksi tersebut, mengungkapkan bahwa banyak honorer yang sudah berusia lanjut dan telah mengabdi selama puluhan tahun. Mereka merasa eksistensinya di pemerintahan tidak dihargai, terutama setelah keluarnya kebijakan baru yang mempengaruhi status mereka.
Dalam unjuk rasa tersebut, para honorer membawa berbagai poster berisi tuntutan dan keluhan, seperti “Ubur-ubur ikan lele, PPPK penuh waktu harga mati le” dan “Anak kami makan apa, kalau tidak diangkat jadi honorer penuh waktu”. Mereka mengungkapkan rasa frustrasi atas ketidakpastian status pekerjaan yang mereka alami.
Anam menegaskan, mereka meminta agar diangkat menjadi pegawai honorer penuh waktu, bukan paruh waktu, serta agar masa kerja mereka yang panjang diperhitungkan dengan adil. Tuntutan ini disampaikan dengan penuh harapan agar perhatian lebih diberikan kepada kondisi mereka.
Di hadapan anggota DPRD, Anam yang telah 20 tahun menjadi honorer menekankan, “Kami meminta untuk diangkat menjadi honorer penuh waktu, bukan paruh waktu,” yang kemudian disambut dengan sorakan setuju dari para honorer yang hadir.
Anam juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan dedikasi honorer yang telah lama mengabdi kepada daerah dan negara. Setelah berdialog dengan anggota DPRD, mereka diundang untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemkab Barut guna membahas lebih lanjut masalah ini.
“Saya dan teman-teman honorer sudah bekerja puluhan tahun, tapi kami tidak pernah diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” tegas Anam.
Wakil Ketua II DPRD Barut, Henny Rosgiaty Rusly, meminta Pemkab Barut untuk memberikan data yang akurat terkait jumlah tenaga honorer, baik yang sudah bekerja lebih dari dua tahun maupun yang belum. Henny menekankan pentingnya kejelasan data agar pembahasan ini dapat berjalan efektif.
“Saya minta kepada BKSDM agar datanya valid. Ini soal orang, jadi jangan hanya mengira-ngira,” ujar Henny kepada Pj Sekda Jufriansyah dan sejumlah kepala dinas.
Henny juga mengungkapkan bahwa masalah tenaga honorer di Barut telah beberapa kali dibahas dengan pihak pusat, namun hingga kini belum ada solusi yang memadai. Ia menegaskan bahwa masalah anggaran bukan hambatan dalam mencari solusi.
“Kami sudah beberapa kali berkonsultasi dengan BKN, tapi hasilnya selalu sama. Mari kita cari solusi terbaik hari ini,” tambah Henny dengan tegas.
DPRD Barut berharap ada keputusan yang lebih berpihak kepada honorer, dengan tetap memperhatikan anggaran daerah yang diyakini cukup untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Baca Juga:
Penulis: Saleh
Editor: Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
