Ultimate magazine theme for WordPress.
iklan bupati
Satpol PP

PT KMA Ingkar Janji, Abadi Rekomendasikan Sanksi Tegas

0 25
WAROUENG SOELTAN PANJANG

INTIMNEWS.COM, KOTIM – Anggota Komisi 2 DPRD Kotim M Abadi meminta PT Karya Makmur Abadi (KLK Group) menyerahkan lahan seluas kurang lebih 169 hektar. Permintaan ini sesuai dengan rekomendasi pansus DPRD kepada Koperasi Unit Desa (KUD) Harapan Jaya di Desa Pahirangan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur.

“Mengingat hingga saat ini perusahan perkebunan PT Karya Makmur Abadi (PT KMA) belum melaksanakan kewajibannya membangun plasma untuk masyarakat Desa Pahirangan. Sementara jika mengacu surat kepala badan menteri agraria nomor : 2 /se/VII/tahun 2012 persyaratan membangun kebun untuk masyarakat sekitar kebun plasma dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta legalisir dokumen layanan pertanahan pada point’ 5 hirup A,” kata Abadi.

Menurut Abadi, setiap perusahan perkebunan yang mengajukan permohonan hak guna usaha termasuk perpanjangan atau pembaruan, wajib membangun kebun plasma paling rendah 20 persen dari luas kebun. Ini mengacu pada Permentan 98 Tahun 2013 tentang ijin usaha perkebunan.

Iklan Tengah Berita KPU

Kata Abadi, dalam permen itu jelas bahwa perusahan diwajibkan membangun plasma paling rendah 20 persen. Namun faktanya hingga saat ini perusahan PT KMA tidak mematuhi aturan.

“Aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tersebut berlaku bagi seluruh perkebunan yang berada di Indonesia meskipun memang kita ketahui bahwa perusahan PT KMA adalah perusahan asing dari malaysiam. Hal ini sangat di sayangkan apabila aturan ini tidak berlaku bagi perusahan tersebut kerena sangat jelas bahwa perusahan tersebut baru memperoleh sertifikat hak guna usaha yang dikeluarkan oleh menteri agraria dan tata/ruang kepala badan pertanahan Nasional nomor : 73 /HGU /KEM -ATR /BPN /tahun 2016 ” katanya.

Dari informasi yang didapat, dalam hurup G bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan kebun masyarakat PT KMA telah membuat kesepakatan dengan beberapa koperasi di wilayah desa sekitar. Namun hal tersebut hanya sebatas di atas kertas. Belum dilaksanakan di lapangan seperti di Desa Pahirangan dan Desa Tangkarobah.

“Saya meminta kepada Bapak Gubernur Kalteng dan Bupati Kotim serta Kementrian Agraria dan kantor badan pertanahan nasional untuk menindak perusahan PT KMA kerena telah mengabaikan kewajiban yang diatur oleh pemerintah,” ketusnya.

Menurut Abadi, hal seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan berdampak tidak baik seakan bahwa perusahan PT KMA kebal hukum. Sementara jika mengacu dengan undang-undang pokok agraria bahwa hak guna usaha dapat dibatal apabila ada syarat yang tidak terpenuhi. (Adrianus)

Iklan Tengah Berita KPU

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.