
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pendidikan bukan sekadar urusan kurikulum atau ruang kelas. Di Kalimantan Tengah, pendekatan berbasis data menjadi kunci untuk menjangkau problem sosial yang lebih kompleks. Salah satunya, pernikahan usia dini.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, dalam pertemuan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah, beberapa waktu lalu.
Dalam forum tersebut, Reza menyoroti pentingnya peran data pendidikan dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran. Menurutnya, pendidikan memiliki daya jangkau yang luas dan bisa menjadi instrumen efektif dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
“Program Kejar Paket, misalnya, sangat membantu anak-anak usia sekolah yang putus sekolah agar tetap mendapatkan akses pendidikan. Ini sekaligus jadi strategi menekan pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tutur Reza.
Ia menjelaskan, pendidikan alternatif seperti Kejar Paket menjadi opsi strategis untuk menjangkau kelompok rentan, terutama remaja yang rentan keluar dari sistem sekolah formal. Dalam konteks pembangunan sosial, pendekatan ini juga dapat mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pertemuan dengan BPS ini menjadi bagian dari sinergi awal menuju penyusunan data Sensus Ekonomi 2026. Reza menilai, keterlibatan sektor pendidikan dalam sensus sangat penting karena jasa pendidikan memiliki kontribusi terhadap potret ekonomi daerah.
“Data sektor pendidikan merupakan bagian penting dalam membentuk potret ekonomi daerah. Kami siap mendukung BPS dalam pengumpulan data, termasuk jasa pendidikan, sekolah swasta, kursus, hingga program-program pendidikan nonformal seperti Kejar Paket,” ujarnya.
Menurut Reza, selama ini pengumpulan data pendidikan nonformal belum mendapat perhatian setara dengan sektor pendidikan formal. Padahal, jumlah peserta didik dalam program seperti Kejar Paket cukup signifikan, terutama di daerah pinggiran dan pedesaan.
Ia pun menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Kalteng membuka ruang kolaborasi luas untuk penguatan data lintas sektor. Dalam hal ini, peran BPS menjadi vital sebagai penyedia data yang valid dan terukur.
BPS juga melaporkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah—khususnya di Kota Palangka Raya—telah menunjukkan kemajuan. Rata-rata harapan lama sekolah telah mencapai 8,6 tahun, tertinggi dibanding kabupaten/kota lainnya di provinsi itu.
Capaian tersebut, menurut Reza, menjadi modal penting untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah, bukan hanya di perkotaan.
Namun ia juga mengingatkan agar keberhasilan ini tidak membuat abai terhadap wilayah dengan capaian pendidikan yang masih tertinggal. “Pemerataan akses dan kualitas pendidikan tetap menjadi prioritas,” katanya.
Selain berbicara soal penguatan pendidikan nonformal, audiensi ini juga membahas rencana peningkatan kapasitas tenaga pendidik di sektor informal, termasuk pelatih Kejar Paket dan tutor di lembaga kursus.
“Semakin terdata dengan baik, semakin mudah kita merancang kebijakan afirmatif. Kita ingin pendidikan tidak sekadar berjalan, tapi juga berdampak luas,” ujar Reza.
Ia berharap kolaborasi antara Disdik dan BPS dapat menghasilkan data yang komprehensif dan berkualitas, sehingga benar-benar bisa menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang di Kalimantan Tengah.
Audiensi ini menjadi langkah awal menuju penguatan peran pendidikan dalam pembangunan sosial ekonomi, sekaligus membuka ruang dialog yang lebih luas untuk memastikan tak ada satu pun warga Kalimantan Tengah yang tertinggal dari akses pendidikan.
Editor: Andrian