Pj Sekda Barito Utara Bahas Strategi Pengendalian Inflasi dalam Rakor Nasional
Maulana Kawit
13 Januari 2025 3:47 pm
.
4 min read
INTIMNWS.COM, MUARA TEWEH – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara, Drs. Jufriansyah, bersama Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Dwi Agus Setijowati, serta Asisten II Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui aplikasi Zoom pada Senin, 13 Januari 2025. Rapat ini dihadiri juga oleh Sekretaris Dinas Perdagangan dan Industri (Sekdisdagrin), staf ekonomi Setda, perwakilan BPJS, Bulog, dan BPPD Barito Utara.
Rakor yang dilaksanakan secara virtual ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah pengendalian inflasi di Indonesia, khususnya di tingkat daerah. Dalam rapat tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkapkan temuan penting terkait komoditas yang perlu mendapatkan perhatian lebih, baik dari sisi produksi maupun konsumsi.
Pada tingkat produsen, beberapa komoditas, seperti kedelai biji kering, tercatat berada di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) atau Harga Acuan Penjualan (HAP). Hal ini dapat berdampak pada kestabilan harga di pasaran, yang pada gilirannya mempengaruhi daya beli masyarakat.
Sementara itu, di tingkat konsumen, beberapa komoditas mengalami lonjakan harga yang signifikan, antara lain cabai rawit merah yang naik sebesar 41,49%, beras premium zona 3 yang meningkat 21,28%, beras medium zona 3 yang naik 18,69%, bawang putih yang naik 11,79%, dan minyak goreng Minyakita yang naik 11,09%.
Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan bahwa harga cabai merah pada M2 Januari 2025 tercatat berada dalam rentang Harga Acuan Penjualan (HAP), dengan kenaikan sebesar 34,55% dibandingkan bulan Desember 2024. Selain itu, harga cabai rawit merah tercatat naik 42% dan telur ayam ras naik 3,41% dibandingkan bulan sebelumnya.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan bahwa harga minyak goreng pada Januari 2025 mengalami kenaikan. Harga minyak goreng premium yang tidak diregulasi tercatat Rp 22.010/liter, naik 1,67%, sedangkan minyak curah dan Minyakita masing-masing mengalami kenaikan sebesar 1,87% dan 1,41%.
Dalam rapat tersebut juga dibahas bahwa kenaikan harga CPO diperkirakan akan terus berlanjut akibat implementasi kebijakan Mandatory B-40 pada 2025. Kebijakan ini diprediksi akan mempengaruhi harga komoditas lainnya, yang berpotensi memperburuk inflasi jika tidak dikendalikan dengan baik.
Secara keseluruhan, rakor ini menghasilkan beberapa rekomendasi terkait komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus. Komoditas-komoditas tersebut antara lain kedelai biji kering di tingkat produsen serta cabai rawit merah, beras premium, beras medium, bawang putih, dan Minyakita di tingkat konsumen.
Selain itu, produksi bawang merah yang meningkat pada Januari 2025 turut menjadi perhatian. Panen raya hampir merata di seluruh sentra bawang merah, yang berpotensi membantu menstabilkan harga bawang merah di pasar.
Harga cabai rawit merah pada Januari 2025 tercatat mencapai Rp 83.387, yang merupakan 46% di atas harga acuan sebesar Rp 57.000. Angka ini menjadi salah satu indikator adanya ketidakseimbangan harga di pasar yang perlu segera diatasi.
Realisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras pada Januari 2025 tercatat sebanyak 152.510 ton, atau setara dengan 6,24% dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan adanya upaya stabilisasi pasokan yang cukup baik, meskipun harga beberapa komoditas masih mengalami kenaikan signifikan.
Pj Sekda Barito Utara, Jufriansyah, dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa rakor ini memberikan gambaran yang jelas terkait kondisi inflasi yang dihadapi. “Kami akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi dapat diterapkan dengan baik di daerah kami,” ujarnya.
Jufriansyah menambahkan bahwa pemerintah daerah Barito Utara akan berusaha untuk menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas yang mengalami lonjakan harga. Pemerintah daerah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi barang untuk memastikan masyarakat tidak terkena dampak buruk dari inflasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Barito Utara, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan harga secara intensif, terutama terhadap komoditas yang mengalami lonjakan harga. “Kami akan terus memantau dan memastikan distribusi barang sampai ke konsumen dengan harga yang wajar,” tambahnya.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah Barito Utara berharap dapat mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian inflasi yang lebih efektif dan memastikan harga komoditas tetap terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan inflasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
Pj Sekda Barito Utara mengakhiri pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam mengatasi inflasi. “Kami berharap dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, pengendalian inflasi dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Barito Utara,” tutupnya.
Penulis : Saleh
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
