Ultimate magazine theme for WordPress.
iklan bupati

Pilgub Kalteng Lanjut ke MK: Tarung Ulang Sugianto-Ujang

0 321
WAROUENG SOELTAN PANJANG

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pilgub Kalteng dipastikan akan berlanjut dengan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini menjadi ajang pertarungan ulang Sugianto Sabran dengan Ujang Iskandar, yang pernah tersaji 10 tahun silam.

Lengkapnya, kali ini Ujang yang berpasangan dengan Ben Brahim menggandeng Bambang Widjojanto. Bambang juga menjadi pengacara Ujang saat menggugat Sugianto di Pilkada Kotawaringin Barat 2010 lalu.

Kala itu Ujang yang kalah dalam rekapitulasi suara di KPU menggugat Sugianto ke MK. MK mengabulkan gugatan Ujang. Kemenangan Sugianto dianulir. Ujang dinyatakan sah sebagai bupati terpilih dan dilantik.

Pertemuan di MK ini juga mengulang perseteruan antara Sugianto dengan Bambang 2015 lalu. Sugianto menjadi pelapor kasus kesaksian palsu yang menjerat Bambang saat menjadi komisioner KPK.

Di Pilgub Kalteng, Sugianto-Edy menang atas Ben Brahim-Ujang Iskandar. Pasangan Ben-Ujang melayangkan gugatan ke MK. Pasangan ini menuding ada kecurangan terstruktur selama pelaksanaan pilgub.

Menurut tim pengacara Ben-Ujang, pelanggaran berupa kejahatan pilkada di dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 mempunyai salah satu ciri, yaitu adanya keterlibatan daristruktur pemerintahan daerah, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan sampai kecamatan hingga kelurahan/desa serta juga melibatkan perusahaan BUMD.

Adapun tindak pelanggaran yang dimaksud antara lain.

1 Indikasi Manipulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap)

2. Penyalahgunaan Dana Bansos Provinsi Kalteng

3. Penyalahgunaan Dana dan Program CSR Bank Kalteng

4. Penyalahgunaan dana dan program Covid 19;

5. Pemberian dana bantuan keuangan untuk semua aparat desa

6. Penyalahgunaan dana stimulan Dana Insentif daerah (DID) bagi pelaku usaha
mikro (UMK)

7. Mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh Gubernur atau Plt. Gubernur 6 bulan
sebelum menjadi calon sampai penetapan pemenang;

8. Mobilisasi PNS untuk memenangkan Paslon tertentu

9. Indikasi kuat adanya ketidaknetralan ASN dan Perangkat desa

10. Penggunaan fasilitas Videotron milik Pemprov Kalteng

11. Penggunaan Dana Covid 19 untuk mobilisasi spanduk di seluruh jalan-jalan di 14 kabupaten/kota, dengan model yang sama;

12. Politik uang dana tim pemenangan memalui pemberian uang, sarung ataupun
sembako;

13. Pengerahan sumbangan perusahaan maupun karyawan perusahaan;

14. Penggunaan mobil dan rumah dinas untuk kepentingan dan selama kampanye;

15. Tindakan “intimidasi” terhadap pemilih.

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.