INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Anggaran puluhan miliar rupiah yang dialokasikan ke DPRD Kotawaringin Timur dirasa tidak membuat banyak perubahan di lembaga tersebut.
Sehingga tidak salah, anggaran itu dinilai hanya jadi ‘bancakan’ selama ini yang dibalut dengan berbagai macam kegiatan.
Dikutip dari Berita Sampit, jumlah anggaran belanja DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) sekitar Rp 61,53 miliar untuk tahun 2023. Anggaran belanja itu terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi totalnya sekitar Rp59 miliar, dengan rincian belanja pegawai Rp32,18 miliar, lalu belanja barang dan jasa Rp27,22 miliar. Sementara untuk Belanja Modal totalnya Rp2,13 miliar, dengan rincian belanja peralatan dan mesin Rp730,3 juta, lalu belanja modal dan bangunan Rp1,4 miliar.
Besarnya anggaran untuk DPRD tersebut menyita perhatian banyak pihak, salah satunya pengamat hukum dan Politik di Kotim Bambang Nugroho yang mengatakan kinerja DPRD perlu dipertanyakan. Terlebih saat ini sudah menjelang akhir masa jabatan.
“Tidak banyak perubahan di lembaga tersebut yang sudah jadi kebiasaan buruk mereka terutama di akhir masa jabatan,” ujarnya.
Terlihat dalam setiap rapat Paripurna, para anggota DPRD tidak pernah hadir secara penuh. Selalu ada banyak kursi kosong dalam rapat yang digelar, padahal tidak sedikit anggaran untuk gaji hingga tunjangan mereka.
Bahkan dalam rapat Paripurna terakhir pada Senin 11 September 2023 hanya 15 anggota yang hadir, dua fraksi yang hadir untuk membacakan pandangan umum fraksi, dengan alasan sedang perjalanan dinas keluar daerah.
“Melihat hal ini kami selaku masyarakat menyayangkan bahwa kinerja DPRD Kotim belum disiplin hadir Paripurna dan seakan abai dengan jabatan mereka setelah terpilih, mereka lebih mementingkan kegiatan perjalan dinas,” kata Bambang.
Dirinya menyampaikan, di akhir masa jabatan dewan, masih banyak jalan yang rusak di dalam kota maupun di luar kota Sampit, yang mana sudah bertahun-tahun tidak tersentuh pembanguan. Anggaran untuk membayar ASN maupun honorer juga masih terutang, di sisi lain usulan masyarakat terkait rapat dengar pendapat banyak yang tidak ditindaklanjuti
“Mereka terkesan bungkam dengan fenomena ini. Padahal dalam waktu dekat suara rakyat yang mereka cari,” tuturnya.
“Apakah mereka ini berjuang atau hanya jalan-jalan saja sambil menikmati gaji dan tunjangan yang besar itu, ironis sekali,” sambung Bambang.
Bahkan terpantau pada Kamis 14 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB kondisi gedung DPRD terlihat kosong dan sepi lantaran ditinggal perjalanan dinas.
Para anggota dewan lebih sering melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, selalu terlihat sepi jika hari-hari biasa pada jam kerja kantor, kecuali jika ada rapat Paripurna.
“Untuk menemui anggota DPRD biasanya hadir hari Senin atau Selasa atau ada Paripurna, itu pun tidak semuanya lengkap,” pungkasnya.
Sementara itu salah satu anggota dewan yang enggan namanya disebut mengaku selama ini banyak oknum anggota dewan yang memilih perjalanan dinas, padahal sudah sering diingatkan namun diabaikan.
Ia juga menyebutkan selama ini sudah beberapa kali kegiatan perjalan dinas dewan jadi temuan dalam pemeriksaan namun terus ditoleransi dengan pengembalian saja.
Ia juga secara terbuka menyebut banyak praktik yang tidak benar dilakukan dalam kegiatan tersebut, seperti kegiatan yang seharusnya dilakukan selama tiga hari dilakukan sehari saja, sisanya digunakan untuk jalan-jalan.
Termasuk oknum pejabat yang juga ada di lingkungan sekretariat dewan juga demikian, uang rakyat dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat di tengah kesusahan masyarakat.
Sementara itu Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rinie Anderson saat dikonfirmasi besaran anggaran dewan mengarahkan kepada Sekretaris Dewan, Bima Eka Wardana.
“Silahkan tanya ke Sekwan selaku pengguna anggaran,” kata Rinie, Kamis 14 September 2023.
Sedangkan Sekretaris Dewan Kabupaten Kotawaringin Timur Bima Eka Wardana saat dikonfirmasi terkait rincian anggaran dewan tidak memberikan tanggapannya.
Penulis: Nardi
Editor: Andrian
