Pemprov Kalteng Tegaskan Strategi Hadapi Krisis Iklim

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memperkuat strategi menghadapi perubahan iklim dengan penyusunan Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Herson B. Aden, di Swiss-Bell Hotel Danum Palangka Raya, Selasa (2/12/2025).

Dalam sambutannya, Herson menekankan bahwa perubahan iklim telah menjadi tantangan global dengan dampak yang nyata, mulai dari kenaikan suhu, pergeseran pola curah hujan, hingga meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi yang mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat.

“Fenomena ekstrem seperti banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi pengingat bahwa risiko iklim tidak boleh diabaikan,” kata Herson.

Herson menjelaskan bahwa Kalteng merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Berdasarkan catatan historis, daerah ini pernah menghadapi kebakaran hutan besar akibat El Nino pada 2015, banjir berulang sejak 2010 hingga 2024, serta gelombang panas dan cuaca ekstrem lainnya.

Baca Juga:

Plt Sekda Kalteng Dorong Literasi dan Digitalisasi

Karakteristik lahan gambut, luasnya kawasan hutan, dan dinamika sosial ekonomi masyarakat menuntut adanya perencanaan adaptasi yang ilmiah, terarah, dan dapat diimplementasikan lintas sektor.

“Rencana aksi ini menjadi instrumen strategis untuk mengidentifikasi risiko, merumuskan langkah adaptasi, dan mengintegrasikan strategi ini ke dalam rencana pembangunan daerah,” imbuh Herson.

Penyusunan dokumen ini mendapat dukungan dari Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim KLHK dan Hans Seidel Foundation, Jerman, untuk memastikan strategi yang dibuat berbasis data dan praktik internasional.

Baca Juga:

Seminar Alumni FH UPR, TP-PKK Kalteng Dorong Mahasiswa Jadi Generasi Berkarakter

Herson meminta seluruh perangkat daerah untuk menyesuaikan program masing-masing dengan rencana aksi ini agar kebijakan adaptasi berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, dokumen ini juga menjadi acuan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi untuk memahami langkah mitigasi dan adaptasi yang harus dilakukan saat menghadapi dampak perubahan iklim, mulai dari cuaca ekstrem hingga kebakaran hutan.

Kegiatan Konsultasi Publik ini menghadirkan Kepala OPD Kalteng, perwakilan Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim KLHK, dan Hans Seidel Foundation, serta tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis lingkungan.

Baca Juga:

Aisyah Sabran Tegaskan Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan

Dalam sesi diskusi, berbagai pihak memberikan masukan terkait strategi adaptasi, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan, peringatan dini bencana, serta pemulihan lahan kritis dan lahan gambut.

Herson menegaskan bahwa keberhasilan adaptasi iklim memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. “Ini bukan hanya soal mitigasi bencana, tapi juga soal keberlanjutan ekonomi, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah daerah menargetkan dokumen ini dapat menjadi panduan dalam menghadapi musim kemarau panjang, gelombang panas, dan curah hujan ekstrem di masa depan, sehingga kerugian akibat bencana dapat diminimalkan.

Baca Juga:

Kalteng Percepat Rehabilitasi Hutan Lewat BMPN 2025

“Rencana aksi adaptasi ini tidak hanya sebatas dokumen, tetapi harus diterjemahkan dalam program dan kegiatan nyata di lapangan,” tambah Herson.

Kegiatan diakhiri dengan foto bersama seluruh peserta, sekaligus simbolisasi komitmen Pemprov Kalteng dalam memperkuat ketahanan iklim dan kesiapsiagaan daerah menghadapi dampak perubahan iklim.

Penulis Redha
Editor Andrian