
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung, mengimbau seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Kalteng agar terus berinovasi dan berkreasi dalam menghadapi tantangan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kebijakan penurunan dana transfer ini tidak hanya dialami oleh Kalteng, tetapi juga terjadi secara nasional. Ia menekankan pentingnya langkah strategis agar daerah tetap mampu menjaga stabilitas pembangunan dan pelayanan publik.
“Penurunan dana transfer yang terjadi secara nasional perlu disikapi dengan langkah-langkah strategis dan penuh tanggung jawab. Bapak Wakil Gubernur bersama para kepala daerah se-Indonesia telah diundang oleh Kementerian Keuangan untuk mendengarkan langsung arahan kebijakan tersebut. Untuk Kalimantan Tengah, nilai penurunannya hampir mencapai Rp2 triliun,” jelasnya, Kamis, 9 Oktober 2025.
Leo menambahkan, beberapa provinsi lain juga mengalami hal serupa bahkan lebih besar, seperti Kalimantan Timur (Kaltim) yang penurunannya mencapai lebih dari 70 persen, dan Maluku Utara sekitar 50 persen. Karena itu, kondisi ini harus menjadi dorongan bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.
“Kita tidak bisa bergantung terus pada dana transfer pusat. Ini saatnya kita menggali potensi daerah dengan cara-cara yang kreatif dan inovatif,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng telah dan terus melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti optimalisasi pajak kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak air permukaan.
“Kami mendorong agar setiap aktivitas investasi dan operasional kendaraan di wilayah Kalteng tercatat secara resmi, sehingga kontribusinya terhadap PAD dapat semakin nyata,” tambahnya.
Selain itu, Pemprov Kalteng juga berupaya memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mempermudah proses perizinan di sektor-sektor potensial. Langkah ini diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi dan membuka peluang ekonomi baru di daerah.
“Kita harus memastikan perizinan berjalan efektif agar potensi pendapatan dari berbagai sektor bisa dimanfaatkan secara optimal,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Menurutnya, kerja sama yang solid dan transparansi dalam pengelolaan anggaran akan menjadi kunci keberhasilan menghadapi situasi fiskal yang menantang.
“Harapan kita bersama agar seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Tengah terus berinovasi, memperkuat koordinasi, serta menjaga transparansi dalam setiap langkah pembangunan,” tuturnya.
Sekda menegaskan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh berkurang.
“Dengan semangat gotong royong dan kerja keras, saya yakin kita bisa melewati tantangan ini dan tetap menjaga pembangunan yang berkelanjutan untuk masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Editor: Andrian