website murah
website murah
website murah
website murah
website murah

Pemprov Kalteng Perkuat Pengawasan Perizinan dan Kendali Inflasi di Awal 2025

Pemerintah Povinsi Kalteng ikut rapat bersama pengendalian inflasi 2025.

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sri Widanarni, menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 serta Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah. Acara ini digelar bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng, pada Selasa 04 Februari 2025.

Dalam rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa perizinan masih menjadi salah satu isu yang sering ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski telah diterapkan sistem seperti Mal Pelayanan Publik dan Online Single Submission (OSS), praktik perizinan manual masih ditemukan, yang berpotensi menimbulkan penyimpangan seperti pungutan liar dan gratifikasi.

“Namun masih banyak perizinan yang dilakukan secara manual door to door, person to person bertemu tatap muka sehingga temuan dari KPK itu menimbulkan Moral Hazard kerawanan yaitu pemungutan liar, gratifikasi, suap dan lain-lain,” ujar Tito.

Mendagri juga menekankan pentingnya pengawasan yang lebih kuat, tidak hanya dari internal melalui Inspektorat, tetapi juga dengan keterlibatan eksternal seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK).

Pasang Iklan

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan Tinjauan Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) untuk minggu ke-5 Januari 2025. Disebutkan bahwa 35 provinsi mengalami kenaikan IPH, dengan cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras sebagai komoditas utama penyumbang inflasi.

Secara nasional, kenaikan IPH juga lebih banyak terjadi di kabupaten/kota dibandingkan penurunannya. Kabupaten Agam di Pulau Sumatera mencatat kenaikan tertinggi sebesar 9,295 persen, sedangkan Kabupaten Blitar di Pulau Jawa mengalami kenaikan IPH hingga 7 persen.

Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) Januari 2025 tercatat sebesar 0,76 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 105,99. Provinsi dengan inflasi tertinggi adalah Papua Pegunungan (4,55 persen), sedangkan Sulawesi Tengah mencatat inflasi terendah (0,02 persen).

Menanggapi kondisi inflasi di Kalteng, Asisten Ekbang Sri Widanarni mengungkapkan bahwa IPH di daerahnya masih berada di angka 3,53 persen dengan komoditas utama penyumbang kenaikan harga yakni cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam.

“Kondisi ini tentunya menjadi perhatian bersama, terutama menghadapi bulan Ramadan yang akan datang. Diperkirakan harga komoditas lain seperti beras dan minyak goreng juga akan mengalami kenaikan,” ujar Sri.

Sebagai langkah mitigasi, Pemprov Kalteng berencana menggelar pasar murah dan pasar penyeimbang guna menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain itu, pengecekan ketersediaan bahan pokok juga akan diperketat untuk menghindari kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak terkendali.

Pasang Iklan

“Dengan adanya pasar murah atau pasar penyeimbang, diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan,” tutup Sri.

Rakor ini turut dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ketua KPK Setyo Budiyanto, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya dari berbagai lembaga pemerintah pusat dan daerah. Dari Kalteng, turut hadir Plh. Karo Ekonomi Fanny Kartika Octavianti serta perwakilan perangkat daerah lingkup Provinsi Kalteng dan instansi vertikal setempat.

Penulis Redha
Editor Andrian

Berita Rekomendasi
Pasang Iklan