Pemprov Kalteng Pastikan Pemotongan TKD Tak Pengaruhi Program Bantuan Desa
Ahmad Suhairi
30 Oktober 2025 11:11 am
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran menegaskan bahwa pemotongan ransfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak akan memengaruhi program bantuan yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, khususnya bagi ribuan desa penerima manfaat melalui program Kartu Huma Betang.
Pernyataan itu disampaikannya saat diwawancarai awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Data Desa Program Huma Betang Wilayah Timur Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu, 29 Oktober 2025.
Menurutnya, meskipun pemerintah pusat melakukan efisiensi dan penyesuaian anggaran, Pemprov Kalteng tetap berkomitmen menjaga agar program-program prioritas masyarakat tetap berjalan. “Karena adanya efisiensi ini, kita harus lebih detail lagi menghitung anggarannya, tapi program itu akan tetap ada,” tegasnya.
Ia memastikan, bantuan bagi 1.432 desa yang terintegrasi dalam program Kartu Huma Betang tetap disalurkan sesuai rencana. Program tersebut mencakup berbagai dukungan, mulai dari bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga peningkatan kesejahteraan di tingkat desa.
“RT, mantir, damang, ustaz/ustazah, para pendeta, semuanya tetap dapat,” ujar Gubernur menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap masyarakat lintas agama dan profesi.
Selain bantuan langsung, program lain seperti sembako murah dan kuliah gratis juga akan tetap dilaksanakan oleh Pemprov Kalteng. “Program-program lainnya seperti sembako murah dan kuliah gratis tetap ada, intinya itu,” ucapnya.
Ia menambahkan, seluruh bantuan akan disalurkan langsung ke desa-desa dalam bentuk program yang telah dirancang agar lebih tepat sasaran. “Ya, betul. Itu akan langsung diberikan ke desa-desa dengan bentuk program,” jelasnya.
Gubernur juga mengingatkan jajarannya untuk tetap berhati-hati dan teliti dalam pengelolaan anggaran agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Efisiensi, kata dia, bukan berarti memangkas hak rakyat, tetapi mengatur anggaran dengan lebih bijak dan efisien.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa tetap menjaga agar masyarakat tidak terdampak, program tetap berjalan, dan bantuan tetap diterima,” tandasnya.
Ia berharap, seluruh pihak di tingkat provinsi hingga desa dapat terus bekerja sama dan menjaga komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalteng melalui program Kartu Huma Betang dan berbagai kebijakan sosial lainnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
