Pemprov Kalteng Matangkan Persiapan Kartu Huma Betang Sejahtera
Ahmad Suhairi
31 Juli 2025 11:11 pm
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mematangkan persiapan peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera (HBS), sebuah program terintegrasi yang akan menyatukan delapan bentuk bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam satu sistem. Rencana besar ini ditargetkan mulai diluncurkan pada tahun 2026 mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Kalteng, Yuas Elko, saat memimpin Rapat Pembahasan Hasil Pengawasan Persiapan Pelaksanaan Kartu HBS yang digelar di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 31 Juli 2025. Rapat ini dihadiri oleh Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalteng, tim pelaksana HBS, serta perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Yuas Elko menekankan pentingnya sinergi dan akurasi data lintas sektor guna menjamin program ini dapat tepat sasaran. “Hari ini kita membahas sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan akses bantuan bagi nelayan. Semua ini perlu kita tuangkan dalam satu narasi yang selaras agar setiap pihak memiliki pemahaman dan arah kerja yang sama,” ujarnya.
Menurutnya, forum ini menjadi ruang refleksi untuk mengantisipasi potensi kendala dalam pelaksanaan program. Ia mengingatkan bahwa kesiapan teknis dan administratif harus dipastikan sejak dini agar implementasi Kartu HBS tidak menimbulkan persoalan baru. “Kita mewanti-wanti potensi kekurangan. Pertemuan ini menjadi cermin bagi kita untuk waspada dan tidak salah langkah,” tegasnya.
Kartu HBS dirancang sebagai solusi integratif guna menyederhanakan akses masyarakat terhadap program-program bantuan pemerintah. Adapun delapan program yang akan terintegrasi dalam kartu ini yakni: Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp2 juta per keluarga, Operasi Pasar Sembako Murah, Sekolah dan Kuliah Gratis, Layanan Kesehatan Gratis berbasis KTP/BPJS, Akses Lapangan Kerja, Modal Bantuan untuk Petani, Bantuan untuk Nelayan, dan Bantuan Rumah bagi Guru.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, menyampaikan harapannya agar integrasi delapan program tersebut tidak hanya efisien secara administrasi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola yang akuntabel. “Kami siap mengawal program ini dari sisi pengawasan agar pelaksanaannya berjalan tepat dan tidak menyimpang dari prinsip transparansi,” ujarnya.
Rapat ini juga menjadi ajang diskusi teknis antara tim BPKP dengan OPD, membahas berbagai tantangan mulai dari mekanisme verifikasi penerima bantuan hingga sinkronisasi data lintas sektor. Proses ini menjadi penting mengingat validitas data menjadi kunci utama agar bantuan tidak salah sasaran.
Baca Juga:
Pemprov Kalteng juga menegaskan bahwa peluncuran Kartu HBS akan melalui beberapa tahap uji coba sebelum diterapkan secara luas. Beberapa kabupaten/kota akan dijadikan pilot project untuk memastikan kesiapan sistem dan kesiapan perangkat teknis di lapangan.
Melalui Kartu Huma Betang Sejahtera, Pemprov Kalteng berharap dapat mewujudkan layanan sosial yang lebih terpadu, efisien, dan merata, sesuai dengan visi pembangunan daerah: Kalteng Berkah, Maju, dan Sejahtera. Program ini juga menjadi bagian dari kontribusi daerah dalam mendukung Asta Cita Presiden RI menuju Indonesia Emas 2045.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
