Pemkab Kotim Petakan Lokasi Dapur Makan Siang Bergizi Gratis

INTIMNEWS.COM,SAMPIT – Pemkab Kotawaringin Timur mulai memetakan lokasi dapur untuk mendukung program makanan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah pusat.

“Kami telah menginstruksikan para camat membagi zona dapur umum untuk program ini. Adapun jumlah dapur umum nanti disesuaikan dengan jumlah murid yang ada,” kata Pj Sekda Kotim Sanggul Lumban Gaol, Selasa 31 Desember 2024.

Program MBG merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2024.

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menekan angka stunting melalui perbaikan gizi anak.

Pemerintah telah melaksanakan uji coba Program MBG ini di sejumlah sekolah, dan rencananya program ini akan resmi diterapkan pada 2025.

Sanggul menyampaikan, pihaknya telah menggelar rapat bersama seluruh camat dari 17 kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program MBG. Sekaligus menindaklanjuti instruksi dari Badan Gizi Nasional agar setiap daerah menyiapkan lahan untuk dibangun dapur umum sesuai standar kesehatan.

“Setiap daerah diminta menyiapkan lahan atau lokus untuk dapur umum. Setiap lokus minimal luasnya 25×50 meter persegi, jadi di situ nanti akan didirikan bangunan yang dibiayai oleh Badan Gizi Nasional,” lanjutnya.

Jumlah dapur umum disesuaikan dengan jumlah murid di setiap kecamatan. Adapun, kapasitas satu dapur umum diperkirakan mampu untuk memasak 4.000 porsi makanan.

Dalam hal ini, camat yang dinilai lebih mengetahui kondisi di lingkungan masing-masing diminta untuk mendata jumlah murid, mulai dari jenjang TK sampai SMA.

“Satu kecamatan bisa memiliki lebih dari satu dapur umum, misalnya di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang ada 16.000 murid, maka dibutuhkan empat dapur umum. Makanya, kami meminta camat yang membagi zonanya,” jelasnya.

Selain jumlah murid pembagian zona dapur umum juga harus mempertimbangkan faktor lainnya, salah satunya jarak pengiriman makanan.

la mengingatkan kepada camat agar jangan sampai makanan yang dikirimkan rusak atau basi pada saat pengiriman. makanan yang dikirimkan rusak atau basi pada saat pengiriman.

Selanjutnya, untuk operasional di dapur umum rencananya pemerintah daerah akan memberdayakan ibu-ibu dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di wilayah masing-masing maupun anggota organisasi wanita lainnya.

“Kami akan memanfaatkan semaksimal mungkin relawan yang ada, terutama ibu-ibu sekitar baik itu anggota TP PKK maupun yang pintar memasak dan sebagainya. Kami berharap program ini berjalan lancar nantinya,” demikian Sanggul.