Pemkab Barito Utara Perjuangkan Honorer GTK Belum Terdaftar di BKN
Maulana Kawit
22 Februari 2025 9:40 pm
.
2 min read
MUARA TEWEH — Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan konsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terkait penanganan tenaga honorer non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN), Jumat (22/2/2025).
Konsultasi tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Muhlis, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Syahmiludin A. Surapati serta sejumlah kepala perangkat daerah lainnya.
Langkah ini diambil sebagai upaya menemukan solusi terhadap status tenaga honorer non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, khususnya yang belum terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun yang masa kerjanya belum mencapai dua tahun.
Pj Bupati Muhlis menekankan pentingnya kejelasan status tenaga honorer demi kesinambungan pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan administrasi pemerintahan.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Syahmiludin A. Surapati, perhatian utama diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan (GTK) yang selama ini telah mengabdi namun belum memperoleh kepastian secara administratif.
“Kami bersama Pj Bupati dan tim ingin memastikan bahwa tenaga honorer non-ASN, khususnya GTK yang belum masuk dalam database BKN atau masa kerjanya masih kurang dari dua tahun, tetap mendapatkan perhatian dan solusi yang terbaik,” ujar Syahmiludin.
Ia menambahkan, pertemuan dengan BPKP Kalteng bertujuan untuk memperoleh arahan dan rekomendasi yang sesuai dengan regulasi agar proses penyelesaian dapat berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain melakukan konsultasi ke BPKP, rombongan Pemkab Barito Utara juga menyempatkan diri bersilaturahmi dengan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah periode 2025–2030 di rumah jabatan Palangka Raya.
Wakil Gubernur baru tiba di Kalimantan Tengah usai dilantik oleh Presiden Republik Indonesia di Jakarta beberapa hari sebelumnya.
Silaturahmi ini menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi yang lebih erat antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam menangani isu-isu strategis daerah.
“Dengan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, kami berharap ada jalan keluar terbaik yang berpihak pada tenaga honorer di Barito Utara,” ujar Syahmiludin.
Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyadari pentingnya peran tenaga honorer dalam mendukung operasional layanan pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan administrasi.
Syahmiludin juga menyebut bahwa pihaknya telah melakukan pendataan dan pengelompokan terhadap tenaga honorer yang terdampak, untuk memudahkan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia berharap agar hasil konsultasi dengan BPKP dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menghasilkan kebijakan afirmatif yang berpihak pada tenaga honorer.
Langkah konsultatif ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Barito Utara untuk membangun tata kelola kepegawaian yang lebih tertib, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkelanjutan.
Penulis : Saleh
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
