Pedagang PIM Minta DPRD Kotim Bubarkan Pasar Dadakan, Dewan: Itu Bukan Tupoksi Kami

SAMPIT – Sejumlah perwakilan dari pedagang pasar ikan mentaya (PIM) Sampit, Kotawaringin Timur (Kotim) mendatangi Komisi II (dua) DPRD, Senin 10 Agustus 2020. Kehadirian pedagang PIM Sampit tersebut meminta kepada pihak DPRD untuk mencarikan solusi soal maraknya pasar dadakan.

Bukan tanpa sebab, mereka meminta kepada komisi II DPRD Kotim karena merasa terganggu dengan aktifitas pedagang pasar dadakan yang beroperasi di dalam kota Sampit. Menurut ketua pengurus pedagang PIM, H Hadi Yanor bahwa pendapatan mereka berkurang drastis.

“Kedatangan kami ke sini untuk meminta diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) karena kami keberatan dengan para pedagang dadakan. Khususnya yang beroperasi di Kecamatan Ketapang dan Baamang. Dengan adanya pasar itu, kami pasar induk sangat sepi pembeli dan pengunjung berkurang hingga 50 persen,” kata H Hadi saat menyampaikan aspirasinya.

Dilanjutkannya, Hadi mengatakan bahwa pihaknya ada kewajiban retribusi dan lainnya. Sementara pedagang pasar dadakan tidak ada. “Kami datang kesini memohon diadakan RDP. Keresahan ini bukan kami pasar mentaya saja. Tetapi PPM juga, termasuk pasar keramat dan sejumlah pasar tradisional lainnya,” tegasnya.

“Jika diadakan RDP, kami harap mereka diundang juga. Maksud dan tujuan kami ke sini fokusnya RDP, dan disaksikan instansi terkait. Pasar yang lain sudah kita hubungi, tetapi mengamanatkan kepada kami untuk maju terlebih dahulu,” tambahnya.

Menurut perwakilan pengurus PIM, selama ada pasar dadakan pendapatan mereka berkurang drastis. Mereka mengaku cemburu, alasannya karena mereka mempunyai kewajiban kepada pemerintah daerah. Sedangkan pasar dadakan mereka anggap ilegal.

“Tolong saja suara kami didengar, kalau bisa pasar dadakan itu ditutup saja selamanya,” ungkap salah satu pedagang yang ikut menyampaikan aspirasi.

Sementara itu, Ketua komisi dua Hj Darmawati menanggapi hal tersebut dengan akan melakukan koordinas terlebih dahulu dengan isntansi terkait serta menyesuaikan jadwal yang ada.

“Sementara kita akan sesuaikan jadwal dulu terkait RDP, karena jadwal kita juga padat. Mungkin sebelum RDP kita rapat dulu dengan dinas terkait,” jawabnya kepada perwakilan pedagang.

Disamping itu, Syahbana anggota komisi II DPRD Kotim mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan RDP dengan cepat seperti apa yang diminta oleh perwakilan pedagang tersebut.

“Kalau meminta cepat, tidak bisa saat ini karena mesti menyesuaikan jadwal yang ada. Sebelum RDP, kita akan lakukan langkah persuasif terlebih dahulu. Tetapi dari informasi di masyarakat, masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya pasar dadakan,” ujarnya.

Disisi lain, Zuliansyah sekretaris komisi dua mengatakan, terkait meminta dibubarkan, itu bukan tupoksi mereka.”Kami hanya menampung aspirasi masyarakat, jika untuk membubarkan bukan ranah kami,” tegasnya.
(jimmy)