Musrenbang Kecamatan Lahei Barat Soroti Infrastruktur, Listrik, dan Komoditas Pertanian
Maulana Kawit
17 Februari 2025 12:56 pm
.
2 min read
MUARA TEWEH — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Lahei Barat dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 digelar di Aula Iya Mulik Bengkang Turan, Kantor Kecamatan Lahei Barat, Senin (17/2/2025).
Acara ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara, Eveready Noor. Kegiatan turut dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, serta sejumlah anggota DPRD lainnya.
Beberapa anggota DPRD yang hadir antara lain Ardianto, Patih Herman AB, Hj Sri Neni Trianawati, Naruk Saritani, H Suparjan Efendi, dan Rujana Anggraini. Hadir pula kepala perangkat daerah, unsur tripika, tokoh masyarakat, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Hj Henny Rosgiaty Rusli menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menjawab tantangan pembangunan di Kecamatan Lahei Barat.
“Infrastruktur jalan dan pasokan listrik masih menjadi kendala utama. Kita memerlukan kolaborasi konkret untuk mempercepat pemerataan pembangunan,” ujar Hj Henny.
Ia berharap hasil Musrenbang ini dapat merumuskan program prioritas yang realistis, selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan fiskal daerah.
Sejumlah usulan prioritas pembangunan disampaikan dalam forum tersebut. Beberapa program baru yang diajukan mencakup pembangunan jalan, pagar Puskesmas dan sekolah, pelabuhan desa, gedung olahraga, rumah dinas guru, hingga tribun lapangan.
Selain pembangunan baru, terdapat pula usulan rehabilitasi terhadap Puskesmas, Pustu, jalan, jembatan, pagar sekolah, plafon gedung, rumah dinas perawat, dan jaringan listrik.
Kecamatan juga mengajukan usulan pengadaan seperti bibit kakao dan kendaraan dinas untuk menunjang pelayanan publik.
Dalam sesi diskusi, sejumlah persoalan mendasar kembali mencuat, seperti kondisi jalan poros menuju beberapa desa yang masih rusak berat, terutama di ruas Nihan Hilir. Jembatan semi permanen di beberapa titik juga disebutkan mengalami kerusakan.
Masalah kelistrikan turut menjadi sorotan. Desa Karamuan, misalnya, hingga kini belum teraliri listrik dari PLN. Warga mengeluhkan kesulitan beraktivitas pada malam hari dan terbatasnya fasilitas berbasis listrik.
Persoalan sinyal telekomunikasi atau blank spot juga masih terjadi di beberapa desa, yang menghambat akses terhadap informasi dan layanan digital.
Sementara itu, sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat mengalami tekanan akibat harga komoditas, terutama karet, yang terus merosot.
Isu Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga mengemuka. Warga mengungkapkan kekhawatiran atas dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas ilegal tersebut yang masih terjadi di wilayah Lahei Barat.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan berbagai usulan prioritas dari Kecamatan Lahei Barat dapat terakomodasi dalam APBD 2026, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Saleh
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
