INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN janji soal elektrifikasi 100 persen. Dirinya meminta agar perseroan tersebut bisa tepati janjinya di tahun 2025.
Hal ini ia sampaikan usai acara Peresmian dan Penyalaan Pertama Program BPBL di Desa Natai Raya Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Sabtu, (09/12/2023).
“DPR berharap PLN tidak melupakan target yang sudah disepakati bahwa di tahun 2025 seluruh wilayah di Kalteng sudah mendapat akses listrik,” kata Mukhtarudin, saat diwawancarai wartawan.
Lanjut Mukhtarudin, emang pertama elektrifikasi kita secara nasional itu kan belum tuntas, yang kedua untuk Kalteng baru 70 sekian persen, 20 sekian persen masih dari non PLN artinya program ini masih prioritas dan harus dilanjutkan.
“Alhamdulillah sekarang kita satu persepsi dan satu misi yang baik dengan pemerintah daerah, baik profesional Kabupaten mendorong ini tetap dilanjutkan nah Kementerian ESDM,” ucap Mukhtarudin.
Salah satunya, kata Mukhtarudin dukungan DPR tentang lokasi Anggaran, kuncinya ada di anggaran kalau anggarannya tidak ada, kan ga bisa dilanjutkan juga.
“Makanya Pemerintah dan Kementerian ESDM bersama kami di DPR RI mendorong agar tahun 2024, kita canangkan lagi anggarannya di tahun 2025 sudah tuntas,” sebut Mukhtarudin.
“Listrik itu mendukung pendidikan, mendukung kesehatan, listrik itu yang utama, apalagi di era digitalisasi, pembangunan butuh listrik. Oleh karena itu listrik sangat vital dan sangat dibutuhkan masyarakat,” sambungnya.
Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) yang telah bekerjasama melistriki masyarakat melalui program BPBL
“Program ini merupakan program aspirasi DPR, kami bermitra dengan Kementerian ESDM, untuk itu kami mengapresiasi kepada semua juga termasuk PLN yang menjadi ujung tombak program ini,” tutur Mukhtarudin.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan Bantuan Pasang Baru Listrik gratis kepada 5.194 rumah tangga kurang mampu di Provinsi Kalimantan Tengah.
“Pemberian bantuan ini bertujuan sebagai upaya meningkatkan rasio elektrifikasi dan membantu masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pasang listrik sendiri,” sebut Mukhtarudin.
Kami bersama Koordinator Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dalam melaksanakan Peresmian dan Penyalaan Pertama Program BPBL di Desa Natai Raya.
Ternyata masih terdapat masyarakat yang tinggal di perdesaan maupun perkotaan yang sudah terdapat jaringan listrik PLN di depan rumah, namun belum bisa menyambung listrik sebagai pelanggan PLN.
“Hal ini dikarenakan ketidakmampuan bayar biaya pasang baru listrik, sehingga harus menyalur atau berbagi sambungan listrik dengan tetangga,” ungkapnya.
Koordinator Perlindungan Lingkungan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Bayu menjelaskan bahwa melalui program BPBL ini diharapkan dapat membuat masyarakat mandiri dan tidak tergantung dengan listrik dari orang lain.
“Tadi sudah disampaikan bung Mukhtarudin dan kami sangat mendukungnya, ini juga berkat aspirasi beliau,” kata Bayu.
“Program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat. Dengan memiliki akses listrik sendiri, masyarakat penerima manfaat BPBL diharapkan tidak lagi tergantung penyediaan listrik dari tetangga,” imbuhnya.
Sementara Pj Bupati Kobar melalui Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Sahrudin menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPR RI dan Kementerian ESDM atas bantuan pasang baru listrik di Kotawaringin Barat
“Kami berterima kasih kepada DPR dan pemerintah, program ini memberikan cahaya bagi masyarakat yg membutuhkan listrik. Kami juga berharap agar program ini bisa terus dilanjutkan untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi di masyarakat,” kata Sahrudin.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian
