Ultimate magazine theme for WordPress.
iklan bupati

Mukhtarudin: DPR RI Akan Kawal Kasus Karhutla di MA

0 294
WAROUENG SOELTAN PANJANG

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Putusan bebas kasus atas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang mendudukkan Korporasi PT. Kumai Sentosa sebagai terdakwa terus menjadi sorotan banyak berbagai pihak, termasuk dari DPR RI, Rabu (24/2/2022).

Anggota DPR RI fraksi Golkar dari pemilihan Kalteng Mukhtarudin, menyebutkan bahwa Vonis bebas terhadap PT Kumai Sentosa atas kasus kebakaran hutan dan lahan membuat banyak berbagai pihak terkejut.

Menurutnya, majelis hakim mementahkan tuntutan yang dijatuhkan jaksa kepada perusahaan perkebunan sawit tersebut terkait kebakaran hebat yang merusakkan lahan seluas 2, 600 hektar dikandaskan oleh putusan hakim.

“Saya mendukung Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, segala upaya hukum pun ditempuh dengan mengajukan kasasi ke mahkamah Agung,” kata Mukhtarudin via Seluler.

“Terus terang saya terkejut dengan vonis Hakim yang menghebohkan PT Kumai Sentosa dari jabatan hukum untuk kasus karhutla di kobar keputusan hakim dinilai sangat ironis,” lanjutnya.

Mukhtaruddin mengatakan bahwa, sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan tengah mendukung dan akan memonitor langkah hukum yang ditempuh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kobar, yang mengajukan Kasasi.

Menurutnya nampak ada ketimpangan dalam penerapan hukum atas putusan yang di ambil dalam kasus Karhutla Korporasi tersebut.

Lanjut Mukhtarudin, bahkan sejumlah petani atau peladang saja hampir semua mendapat sanksi hukuman. “Sementara korporasi justru tidak bahkan melenggang bebas, kan aneh ada apa ini,” ucap Mukhtarudin.

Hal senada juga disampaikan Prof.Dr. Bambang Hero Raharjo, Ahli bidang Karhutla, Institut Pertanian Bogor (IPB). “Kelas bahwa ini membuat semua yang perduli terhadap lingkungan khususnya akibat karhutla sangat miris,” kata dia.

Menurutnya, akibat kebakaran gambut tersebut selain melepaskan emisi gas rumah kaca ke atmosfir yang seharusnya tidak boleh terjadi, juga telah memangsa gambutnya sendiri hingga kedalaman tertentu.

“Terus terang saya tidak meributkan putusan, itu adalah hak para yang Mulia yang dengan keyakinannya sampai kepada kesimpulan bahwa kebakaran itu adalah bencana. Namun yang ingin saya sampaikan itu adalah hak konstitusi warga akan lingkungan yang lebih baik seperti diamanatkan dalam UUD 1945,” bebernya.

Yang menarik lagi, lanjut Bambang, adalah mengenai bagaimana putusan pidana PT. Kumai Sentosa tersebut justru mengadopsi kerugian akibat kebakaran sebagai kerugian negara dan bukan kerugian Lingkungan hidup seperti diatur dalam UU No.32 tahun 2009 dan KKMA No.36 tahun 2013.

Sehingga yang berhak menghitung kerugian tersebut adalah BPKP dan bukan mereka yang ditunjuk oleh Dirjen Penegakan Hukum KLHK sesuai PermenLH No.7 tahun 2014.

Padahal semua itu sudah diatur dalam KKMA No.36 tahun 2013 apalagi salah seoarang anggota majelis hakimnya telah bersertifikat lingkungan hidup setelah lulus melalui pelatihan sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup (LH) MA.

“Seharusnya Yang Mulia itu tahu persis isi KKMA tersebut apalagi dengan jargon “IndoBio Pro Natura”.Putusan PN tersebut secara tegas menyatakan bahwa tampaknya KKMA No.36 tahun 2013 tidak terlalu mendapat perhatian, padahal KKMA tersebut mengatur tentang Penanganan perkara lingkungan hidup,” tegasnya.

Selain itu putusan yang menyatakan bahwa kebakaran terjadi akibat bencana dan korporasi menjadi korban itu juga menjadi perhatian khsusus lainnya.

“Karena dengan tegas putusan tersebut ingin mengatakan bahwa sarana prasarana (sarpras) dan kewajiban lain telah terpenuhi sehingga dengan berbekal ketidakmampuan melindungi dari kebakaran maka kepada mereka seolah mendapat perlindungan dengan melegalkan kebakaran yang terjadi meskipun tidak seperti itu yang terjadi sesuai dengan scientfic evidence yang telah disampaikan dimuka persidangan,” kata Bambang.

Apalagi kebakaran tersebut tidak hanya terjadi pada periode itu saja, yang menegaskan bahwa paling tidak sudah ada kelalaian dilakukan, yang berujung pada pembiaran.

Namun tampaknya diartikan lain dalam putusan yang berujung pada pelegalan terhadap kebakaran yang terjadi. “Hal ini tentu saja mempunyai implikasi buruk bagi upaya-upaya serius yang telah dilaksanakan dalam pengendalian karhutla dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik,” pungkasnya. (yus)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.