website murah
website murah
website murah
website murah
website murah

Menteri Tito Minta Realisasi APBD 2025 Pemprov Kalteng Dijalankan Sesuai Target

Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat memberikan arahan tentang percepatan realisasi APBD 2025. (Ist)

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan seluruh Pemda secara daring untuk diberikan arahan agar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 berjalan sesuai target, Kamis 8 Mei 2025. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, mengikuti rakor tersebut dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng.

Mendagri menyoroti sejumlah faktor yang menghambat realisasi APBD, terutama dari sisi belanja. Salah satunya adalah kelambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemda.

“Akibatnya, lelangnya lambat, kemudian mungkin keraguan-keraguan tentang e-katalog dan lain-lain, yang membuat akhirnya realisasi belanja rendah,” ujar Mendagri.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 30 April 2025, realisasi belanja APBD TA 2025 secara keseluruhan, yang meliputi provinsi dan kabupaten/kota, telah mencapai Rp214,88 triliun atau 15,44 persen. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, realisasi belanja APBD saat itu tercatat sebesar Rp212,46 triliun atau 16,32 persen. Artinya, meskipun meningkat secara nominal, persentase realisasi belanja APBD TA 2025 terhadap target justru mengalami penurunan.

“Rendahnya realisasi belanja APBD akan menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jika hal ini terjadi, dikhawatirkan sektor swasta juga akan ikut terdampak,” ucap Tito.

Dari sisi pendapatan APBD TA 2025, berdasarkan sumber yang sama, realisasi secara keseluruhan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, telah mencapai Rp292,75 triliun atau 21,88 persen. Adapun pada periode yang sama di tahun 2024, capaiannya sebesar Rp284,01 triliun atau 22,89 persen. Dengan demikian, meskipun terdapat kenaikan secara nominal, secara persentase realisasinya justru lebih rendah.

Mendagri lantas menyoroti proporsi realisasi belanja terhadap pendapatan APBD tahun berjalan. Ia meminta Pemda yang telah berhasil menggenjot realisasi pendapatan agar secara paralel juga meningkatkan realisasi belanja. “Percuma punya uang banyak, kalau disimpan saja, enggak beredar, pertumbuhan ekonomi akan melamban,” imbuh Mendagri.

Usai rapat, Leonard S. Ampung dalam menyampaikan bahwa pemerintah daerah didorong untuk segera mengoptimalkan pendapatan, baik dari dana transfer pusat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini penting guna menjaga stabilitas fiskal daerah.

“Belanja daerah harus dibelanjakan langsung ke masyarakat agar roda perekonomian terus berputar,” kata Leo.

Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program strategis nasional sangat bergantung pada sinergi semua pihak di daerah.

Editor: Andrian

Berita Rekomendasi
Pasang Iklan