Ultimate magazine theme for WordPress.
iklan bupati

KPU Kobar Bimtek Teknis Pemungutan Suara dan Penggunaan Sirekap

0 292
WAROUENG SOELTAN PANJANG

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Jelang pemungutan suara Pilkada serentak, KPU Kotawaringin Barat (Kobar) terus melakukan berbagai persiapan. Salah satunya seperti bimbingan teknis (Bimtek) terkait pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta penggunaan Sirekap, di Hotel Andika pada Senin (23/11/2020).

Bimptek tersebut dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kobar dan Bawaslu. Ketua KPU Kotawaringin Barat (Kobar), Chaidir mengungkapkan bahwa kegiatan bimtek ini terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara (Tuksura) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 9 Desember 2020 mendatang.

Disampaikan Chaidir, sebenarnya KPU berkeinginan bahwa di dalam hasil nanti itu tidak menggunakan form C1 lagi. Namun langsung dengan C1-Plano yang difoto kemudian dikirimkan ke E-Rekap. Namun berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendagri, Komisi II DPR RI, dan Bawaslu RI nyatanya Komisi II DPR RI belum merekomendasikan.

Sehingga, yang menjadi dasar untuk keputusan tetap cara biasa atau manual. E-Rekap tetap dijalankan, tapi khusus internal KPU saja. Tujuannya untuk mempermudah laporan dan mengetahui hasil secara cepat.

“Poin pada kegiatan ini adalah pengenalan sistem pembuatan TPS di Pilkada nanti yang terkait dengan standar Covid-19 dan pengenalan aplikasi Sirekap. Pada intinya, E-Rekap tidak menjadi bagian yang penentu. Saat ini, itu sebagai sarana untuk mempercapat laporan dulu saja. Belum menjadi dasar untuk penetapan. Jadi untuk penetapan masih yang manual seperti biasa,” ungkap Chaidir.

Chaidir, menyampaikan bahwa PPK harus memberikan pengawasan di tingkat TPS. Hal tersebut jadi krusial mengingat kecurangan atau sengketa di Pilkada kerap terjadi. Menurut pengalaman yang pernah ditemukan sebelumnya, sebagian anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) melakukan keteledoran. Sebab mereka lupa akan tupoksi yang sudah tercantum di dalam PKPU.

PPK juga dituntut untuk mengawasi ketidaknetralan di TPS. Hal ini disebabkan oleh adanya temuan surat suara yang kosong terisi tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang terdaftar di form C6 dan C7. Contoh kecilnya, 1 TPS dipastikan hanya ada 50 pemilih. Namun ketika pencoblosan dilakukan, justru ada 51 suara. Jika terjadi hal seperti itu, maka akan dilakukan penelusuran.

Chaidir juga mengingatkan pada PPK agar bisa memberikan informasi mengenai hal itu ke KPPS. Menurutnya, penyelenggara lebih berpotensi mendapat sanksi selama pelaksanaan Pilkada berlangsung, saling mengingatkan satu dengan lainnya menjaga marwah lainnya, serta menjaga integritas masing-masing. (Yus)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.