Ultimate magazine theme for WordPress.

Kornas MP BPJS Dukung Kejagung Usut Dugaan Korupsi di BPJS

0 27
WAROUENG SOELTAN PANJANG

INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS) merespons rencana Kejaksaan Agung (Kejakgung) membuka penyelidikan baru terkait pengelolaan keuangan di BPJS. Lembaga ini mendesak agar ditangani serius.

Plt Ketua Umum KORNAS MP-BPJS M Arwani Deni melalui siaran pers di Jakarta (5/12/2020) mengatakan, penyelidikan kasus hukum terkait pengelolaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan merupakan upaya penegakan hukum yang harus ditegakkan secara serius. Ia menyebut badan hukum publik tersebut tidak bebas dari korupsi.

“Langkah Kejagung menyelidiki kasus pengelolaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan harus didukung oleh segenap elemen masyarakat, tidak boleh ada pihak lain yang menghalang-halangi proses hukum dan menyebutnya hoax,” kata M Arwani Deni.

Menurutnya potensi penerimaan hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan sejak dua tahun terakhir yakni pada 2018 dengan capaian Rp 364 triliun dari target Rp 369 triliun. Sedangkan pada tahun 2019 dicapai Rp 431 triliun dari target Rp 443 triliun.

Sepanjang tahun 2019, BPJS Ketenagakerjaan membukukan penambahan iuran sebesar Rp 73,1 triliun. Iuran tersebut ditambah pengelolaan investasi berkontribusi pada peningkatan dana kelolaan mencapai Rp 431,9 triliun pada akhir Desember 2019.

Sepanjang tahun 2019, pembayaran klaim BPJS Ketenagakerjaan mengalami peningkatan sebesar 21,2 persen atau mencapai Rp 29,2 triliun. Dengan perincian klaim untuk JHT mencapai Rp 26,6 triliun untuk 2,2 juta kasus, JKM sebanyak 31.300 kasus dengan nominal sebesar Rp 858,4 miliar.

Lalu JKK sebanyak 182.800 kasus dengan nominal sebesar Rp 1,56 triliun, dan JP sebanyak 39.700 kasus dengan nominal sebesar Rp 118,33 miliar. Sementara hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan 2019 sebesar Rp 29.2 triliun, sama dengan jumlah klaim peserta yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan di tahun yang sama.

“Hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 29,2 triliun ini lebih rendah dari hasil iuran kepesertaannya sebesar Rp 73 triliun, bahkan nilai klaim peserta BPJS ketenagakerjaan selama 2019 jumlahnya sama dengan hasil investasi tersebut. Selama ini memang tidak transparan pengelolaan dana investasinya, bahkan ada yang ditaruh ke bank bermasalah akibat bangkrut, jadi dimana itu prinsip kehati-hatian BPJS,” katanya.

Untuk alokasi dana investasi, BPJS Ketenagakerjaan menempatkan sebesar 60 persen pada surat utang, 19 persen saham, 11 persen deposito, 9 persen reksadana, dan investasi langsung sebesar 1 persen.

Investasi BPJS Ketenagakerjaan harus dilaksanakan berdasarkan PP No. 99 Tahun 2013 dan PP No. 55 Tahun 2015. Kedua beleid tersebut mengatur jenis instrumen-instrumen investasi yang diperbolehkan berikut dengan batasan-batasannya. Ada juga Peraturan OJK No. 1 tahun 2016 yang mengharuskan penempatan pada Surat Berharga Negara sebesar minimal 50 persen BPJS Ketenagakerjaan harus melakukan peninjauan penempatan dana investasi, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 25/2020 Tentang Tata Kelola BPJS. Ditegaskan dalam Perpres tersebut bahwa direksi wajib mengambil keputusan investasi secara profesional. Selain itu, BPJS harus mengoptimalkan pengembangan dana investasi dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

“Direksi wajib melakukan analisis terhadap risiko investasi serta rencana penanganannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; dan melakukan kajian yang memadai yang terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi yang dilakukan,” kata M Arwani Deni.

Menurutnya dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2020 dialokasikan pada instrumen fixed income (Deposito dan Surat Utang) 71,4%, Saham 19,09%, Reksadana 9.34%, dan sisanya pada investasi langsung (properti dan penyertaan).

“Bagaimana segenap proses pengelolaan dana investasi BPJS itu dijalankan sesuai amanah UU SJSN dan UU BPJS, tidak pernah ada prinsip keterbukaan, akuntabilitas maupun dana amanat sebagaimana 9 prinsip BPJS kita lihat dari pengelolaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan di periode ini,” pungkasnya.

Sementara sebelumnya diberitakan bahwa Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Febrie Adriansyah mengungkapkan, adanya dugaan penyimpangan terkait pengelolaan dana investasi BPJS-TK.

“Kita sekarang itu, lagi konsentrasi juga pengungkapan BPJS Ketenagakerjaan” kata Febrie di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejakgung, di Jakarta, Selasa (1/12).

Proses pengungkapan tersebut, kata Febrie, belum merangkak ke penyidikan. “Masih lidik (penyelidikan) ini,” terang dia.

Febrie menerangkan, penyelidikan awal ini, timnya terus mendalami pengelolaan dana nasabah BPJS-TK. “Kita lagi melihat, dalam periode direksi ini, ke mana saja investasi (BPJS-TK) dilakukan. Berapa besarnya, dan berapa nilainya sekarang,” ujar Febrie. Proses penyelidikan, untuk memastikan ada atau tidaknya dugaan pidana. “Kita akan lihat nantinya (ada atau tidak penyimpangan),” kata Febrie.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.