
INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.
Hal ini tercermin dalam hasil Monitoring Center of Prevention (MCP) KPK tahun 2024, di mana Kabupaten Kobar berhasil meraih skor 81 persen.
Sebagai salah satu langkah konkret, Kepala Bappedalitbang Kobar, Prof. Dr. Ir. Juni Gultom, S.T., M.TP, menggelar sosialisasi Kamus Usulan Pokok Pikiran tahun 2026.
Acara ini menghadirkan narasumber dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Anita Putri Rahayu, S.A., M.Tr.I.P., M.E. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kobar, Wakil Ketua I, serta seluruh anggota DPRD.
Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan bahwa upaya pencegahan korupsi di sektor perencanaan dilakukan melalui empat aspek utama, yaitu transparansi, regulasi, akuntabilitas, dan pengendalian risiko korupsi.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah transparansi pokok pikiran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bentuk penguatan pengawasan dan keterbukaan informasi publik.
MCP KPK sendiri merupakan program kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Program ini bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” kata Juni Gultom, Selasa 4 Februari 2025.
Terdapat delapan area intervensi dalam MCP KPK yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu, di antaranya perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah (BMD), serta optimalisasi pajak.
Dengan capaian skor 81 persen dalam MCP KPK tahun ini, Kabupaten Kotawaringin Barat semakin menegaskan keseriusannya dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
Upaya ini diharapkan dapat terus ditingkatkan guna menciptakan birokrasi yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian