
INTIMNEWS.COM,SAMPIT – Ketua Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Mariani mendorong keterlibatan perusahaan besar swasta (PBS) dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Pemerintah daerah harus menggandeng PBS melalui program CSR untuk membantu mengatasi persoalan ini. Kami berharap kerusakan jalan yang masih banyak di wilayah kita bisa segera diatasi,” ujar Mariani, Kamis 17 April 2025.
Dijelaskan, kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat berdampak besar terhadap program infrastruktur di Kotim. Tahun ini, sekitar Rp141 miliar dana Transfer ke Daerah yang sebagian besar untuk infrastruktur jalan dipangkas.
Sehingga beberapa proyek prioritas yang telah lama ditunggu masyarakat terancam batal dilaksanakan.
Selain itu, sejumlah proyek dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terdampak efisiensi anggaran. Salah satunya Jalan Lingkar Selatan Sampit, yang awalnya dianggarkan Rp30 miliar dipangkas menjadi hanya Rp3,5 miliar, dan tahun ini hanya akan dilakukan pemeliharaan ringan.
“Kita tidak bisa berbuat banyak karena ini keputusan dari pusat. Mudah-mudahan pemotongan ini yang terakhir dan 2026 tidak ada lagi pengurangan anggaran,” lanjutnya.
Menurutnya, dalam kondisi seperti ini, keterlibatan perusahaan menjadi strategi alternatif yang perlu segera digarap oleh Pemerintah Kabupaten Kotim.
“Pembangunan jalan jangan hanya sebatas penimbunan, karena saat hujan licin dan membahayakan. Harus ada pengerasan agregat supaya manfaatnya lebih jangka panjang. Kami memang tidak tahu pasti seberapa besar dana CSR, tapi ini saatnya dana tersebut dimaksimalkan untuk perbaikan jalan yang dilalui perusahaan,” pungkasnya.