Ketua DPRD Kobar: Kota Harus Ditata, UMKM-PKL Tetap Harus Diberdayakan

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Ketua DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Mulyadin, menyatakan bahwa penataan kawasan kota, khususnya ruang terbuka hijau (RTH), memang perlu dilakukan demi kenyamanan bersama dan wajah kota yang lebih baik. Namun ia menegaskan, penataan tersebut tidak boleh mengorbankan nasib pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Penataan kota itu penting, tapi jangan sampai menghilangkan mata pencaharian rakyat kecil. PKL dan UMKM ini bagian dari denyut ekonomi daerah yang harus kita jaga dan berdayakan,” ujar Mulyadin, Kamis (3/7).

Ia menjelaskan, DPRD sangat mendukung upaya Pemkab dalam mengembalikan fungsi RTH sebagai paru-paru kota dan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, penataan harus dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi dan mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi pelaku usaha kecil.

“Jangan sampai kebijakan ini terkesan memindahkan masalah. Harus ada solusi tempat yang layak, bersih, dan strategis untuk para pedagang. Kalau hanya dipindahkan tanpa kepastian, itu sama saja menyulitkan mereka,” tambah Mulyadin.

Menurutnya, langkah-langkah pemerintah daerah selama ini sudah cukup baik karena tidak melakukan penertiban secara represif, melainkan dengan pendekatan persuasif dan bertahap. Namun ia berharap proses tersebut terus melibatkan perwakilan PKL agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.

“Saya minta, Pemkab terus menjalin komunikasi aktif dengan pelaku UMKM dan PKL. Kalau mereka diajak bicara, diberi ruang, saya yakin semua bisa menerima dengan lapang. Ini soal keadilan ruang dan ekonomi,” katanya.

Mulyadin juga menegaskan bahwa DPRD Kobar akan terus mengawal proses penataan ini agar berjalan adil dan tidak berat sebelah. Ia menyebut, DPRD siap menjadi jembatan aspirasi rakyat agar penataan kota bisa berjalan seimbang dengan penguatan ekonomi kerakyatan.

“Kita ingin kota ini rapi, bersih, dan tertata. Tapi jangan sampai keindahan kota dibayar dengan air mata rakyat kecil. Mari kita cari jalan tengahnya. Penataan jalan, RTH, dan fasilitas umum boleh dilakukan, tapi pemberdayaan UMKM juga harus menjadi bagian dari prioritas,” pungkasnya.

Dengan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif, Mulyadin optimistis bahwa wajah kota Pangkalan Bun bisa semakin baik, tanpa meninggalkan para pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Penulis: Yusro

Editor: Andrian