Kasus Politik Uang Barito Utara, Aliansi Masyarakat Minta Proses Hukum Transparan

MUARA TEWEH — Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Barito Utara, Rabu (26/3/2025). Mereka menuntut kepastian hukum terkait penanganan dugaan politik uang yang terjadi di daerah itu.

“Kami dari Aliansi Ormas dan LSM Peduli Demokrasi sangat mendukung kinerja Tim Gakkumdu, Bawaslu, dan Kepolisian Resor Barito Utara,” ujar Putes Lekas, salah satu perwakilan pengunjuk rasa, dalam orasinya.

Putes menegaskan pentingnya tindak lanjut yang cepat dan jelas terkait dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada Jumat, 14 Maret 2025, saat beberapa pelaku politik uang tertangkap tangan.

Aksi yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB itu diwarnai dengan spanduk dan orasi dari perwakilan massa. Mereka mendesak Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah segera memberikan kepastian atas penanganan administrasi yang dilimpahkan oleh Bawaslu Barito Utara.

Meski kasus ini sudah berlangsung hampir dua minggu, hingga kini belum ada kejelasan mengenai langkah selanjutnya, khususnya soal dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Baca Juga:

Pj Bupati Muhlis di Hari Otonomi Daerah, Dorong Peningkatan Layanan Masyarakat

“Kami meminta Bawaslu bekerja profesional dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Barito Utara. Kami ingin memastikan proses demokrasi berjalan jujur dan adil,” kata Putes.

Selain berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu, massa juga menyampaikan tuntutan ke Markas Kepolisian Resor Barito Utara. Mereka menanyakan kelanjutan proses hukum terhadap pelaku politik uang.

Sebelumnya, pada Senin, 17 Maret 2025, Bawaslu Barito Utara menyatakan telah menemukan bukti yang cukup terkait pelanggaran hukum dan memenuhi syarat formil serta materiil yang dilakukan para pelaku politik uang.

Terkait unsur pidananya, Bawaslu telah melimpahkan penanganan kasus tersebut kepada Polres Barito Utara. Dugaan pelanggaran yang bersifat TSM diteruskan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

Baca Juga:

Barito Utara Terendam, BNPB Kirim Bantuan dan Dukung Mitigasi Bencana

Pada Minggu, 23 Maret 2025, Polres Barito Utara dalam jumpa pers menetapkan tiga tersangka dalam kasus politik uang tersebut. Proses hukum terhadap pelaku lain masih berjalan.

Masyarakat berharap penegakan hukum dapat berjalan transparan dan memberikan efek jera agar demokrasi di Barito Utara tetap bersih dan adil.

Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus ini hingga tuntas.

Unjuk rasa berjalan tertib dan diamankan oleh aparat kepolisian setempat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Baca Juga:

Pemkab Barito Utara Soroti Peran BUMDes dalam Jaga Stabilitas Harga

Koordinasi antara Bawaslu, Polres, dan pihak terkait dinilai penting agar proses hukum berjalan lancar dan mendapat dukungan publik.

Putes Lekas menegaskan kembali komitmen masyarakat dalam menjaga demokrasi yang sehat dan bebas dari praktik kotor seperti politik uang.

Massa berharap hasil PSU dan tahapan demokrasi berikutnya dapat berlangsung adil dan mencerminkan kehendak rakyat.

Penulis : Saleh

Baca Juga:

Pemkab Barito Utara Dorong Kemandirian Pangan Lewat Budidaya Cabai

Editor   : Maulana Kawit