Kalteng Berupaya Hadapi Tantangan Perkotaan Melalui Integrasi RP2P
Maulana Kawit
23 Januari 2025 9:19 pm
.
3 min read
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Leonard S. Ampung berharap, peluncuran Permendagri No. 24 Tahun 2024 dapat menjadi acuan bagi semua daerah, termasuk Kalimantan Tengah, untuk menghadapi tantangan perkotaan, seperti kebutuhan infrastruktur, layanan publik, dan konsolidasi kebijakan lintas sektor, Kamis 23 Januari 2025.
“Dengan launching Permendagri Nomor 24 Tahun 2024 ini, diharapkan seluruh daerah termasuk Provinsi Kalimantan Tengah mampu dan dapat menjawab tantangan pada wilayah perkotaan saat ini, yaitu diperlukannya acuan dalam penyusunan rencana pengelolaan perkotaan, meminimalisir terjadinya permasalahan lintas sektor di perkotaan, kebijakan antar sektor, tahapan dan waktu pelaksanaan penyediaan fasilitas, maupun penyediaan layanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga perkotaan,” katanya.
Langkah-langkah disusun oleh pemprov Kalteng dengan Permendagri No. 24 Tahun 2024 sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2022 yang mengatur tata cara penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P). Fokus utamanya adalah integrasi RP2P ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Leonard S. Ampung menyatakan, sebagai provinsi yang sedang mengalami perkembangan pesat di sektor perkotaan, Kalimantan Tengah berkomitmen memanfaatkan RP2P untuk mengelola perkotaan secara lebih efektif.
“RP2P adalah rencana pentahapan penyediaan layanan perkotaan beserta strategi pendanaan indikatif yang merupakan bagian dari rencana pembangunan daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang,” ungkapnya.
Kegiatan tersebut melibatkan kepala Bappeda dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, yang bertujuan memberikan panduan teknis penyusunan pengelolaan perkotaan.
Kepala Bapperida Pemprov Kalteng menyampaikan bahwa pihaknya akan segera mengambil langkah strategis untuk mengintegrasikan RP2P ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini guna memastikan kebijakan dan program pembangunan berjalan efektif.
Sinkronisasi RP2P ke dalam RPJMD menjadi salah satu poin penting. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan perkotaan berjalan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Integrasi ini juga diharapkan mampu meminimalkan permasalahan lintas sektor dalam penyediaan fasilitas perkotaan.
Hendricus Andy Simarmata dari Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) menegaskan, “RP2P merupakan salah satu instrumen strategis yang harus dikelola dengan baik agar dapat mendukung tercapainya pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.”
Melalui Permendagri ini, pemerintah pusat mendorong pengelolaan perkotaan berbasis data. Pendekatan ini melibatkan tata ruang, infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengelolaan lingkungan untuk menjawab tantangan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk.
“Dengan perencanaan yang baik, kota-kota di Indonesia dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan,” tambah Hendricus Andy Simarmata. Dengan ini, Kalimantan Tengah optimistis menciptakan wilayah perkotaan yang mampu memberikan keBERKAHan bagi seluruh masyarakat.
Pertemuan ini merancang tindakan pemprov melalui acara Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2024 secara virtual menjadi langkah penting dalam pengelolaan perkotaan yang lebih terintegrasi dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.
Melalui pertemuan yang diselenggarakan secara hybrid ini dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, mewakili Menteri Dalam Negeri.
Penulis Redha
Editor Andrian
Berita Rekomendasi
