Harga Pangan Mulai Turun, Pemprov Kalteng Waspadai Praktik Beras Oplosan

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai kondisi inflasi daerah saat ini masih aman dan terkendali. Namun, di balik situasi yang relatif stabil, sejumlah pekerjaan rumah masih menanti, mulai dari lambannya distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga dukungan daerah dalam program penyediaan tiga juta rumah.

Pernyataan itu disampaikan Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, saat menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan Evaluasi Program  3 Juta Rumah, Selasa 18 Agustus 2025. Rakor dipusatkan di Jakarta dan diikuti Yuas dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur.

Dalam rapat tersebut terungkap, harga sejumlah komoditas pangan utama menunjukkan tren penurunan. Cabai rawit, cabai merah, dan bawang putih mulai turun harga, meski bawang merah belum sepenuhnya kembali ke tingkat normal. Pemerintah pusat menekankan pentingnya distribusi pangan berjalan lancar agar stabilisasi harga lebih cepat terasa di pasar.

Salah satu sorotan utama adalah penyaluran beras SPHP. Hingga pertengahan Agustus, realisasi distribusi beras tersebut masih jauh dari target. Bulog diminta segera mengurai hambatan agar penyaluran bisa dipercepat tanpa mengorbankan kualitas. Ke depan, jaringan distribusi akan diperluas ke ritel modern seperti Alfamart, Indomaret, Hypermart, Lion Superindo, hingga Tip Top.

Baca Juga:

Soliditas Forkopimda Dipertegas, Gubernur Agustiar Dorong Stabilitas Daerah

Selain beras, pemerintah juga membahas stabilisasi harga minyak goreng merek Minyakita, jagung, dan bawang merah yang fluktuasinya berdampak luas pada sektor peternakan. Badan Pangan Nasional menekankan pentingnya pengawasan ketat, pencegahan spekulasi, serta perlindungan konsumen di tengah gejolak harga global.

Di sisi lain, Yuas menegaskan bahwa meski inflasi di Kalteng masih terkendali, pemerintah tidak boleh lengah. Ia menyoroti masih adanya kabupaten yang belum menyerahkan laporan dukungan terhadap program tiga juta rumah.

“Sektor perumahan, khususnya di pedesaan, pesisir, dan perkotaan, harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:

Komitmen Bersama Diteken, Pendidikan Kalteng Bidik Tata Kelola Transparan

Lebih jauh, Yuas mengingatkan adanya ancaman praktik oplosan beras yang tengah diselidiki Kejaksaan Tinggi. Menurutnya, temuan ini menjadi peringatan agar semua pihak meningkatkan kewaspadaan, sekaligus memperkuat koordinasi antara Pemprov dan Dinas Ketahanan Pangan di kabupaten/kota.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Dorong Generasi Muda Berkarakter Lewat Gebyar Ramadan Berkah