INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) akan melakukan penyesuaian anggaran dengan memangkas sejumlah tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, usai mengikuti upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, beberapa waktu lalu.
Ia menegaskan bahwa langkah efisiensi tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah keterbatasan anggaran. Ia meminta seluruh aparatur pemerintah agar dapat memahami dan beradaptasi dengan kebijakan penghematan ini.
“Ditengah efisiensi anggaran, tunjangan pegawai pasti dikurangi,” ujarnya.
Selain pemangkasan tunjangan, ia juga menyoroti kebiasaan sejumlah pegawai yang masih menggelar rapat di luar kantor, seperti di hotel atau tempat sejenis, yang dinilai menghamburkan anggaran. Gubernur meminta agar kebiasaan tersebut dihentikan.
“Tolong nanti dihakimi kalau ada pegawai yang masih rapat di hotel-hotel. Sekarang sudah ada teknologi, rapat bisa dilakukan secara daring tanpa harus mengeluarkan biaya besar,” tegasnya.
Pria kelahiran Sampit itu menilai bahwa perkembangan teknologi seharusnya menjadi solusi dalam mendukung efisiensi kerja aparatur pemerintahan. Ia juga menyinggung penggunaan anggaran yang tidak perlu, seperti alat tulis kantor dan perjalanan dinas yang bisa ditekan melalui digitalisasi administrasi.
“Ngapain lagi buang-buang anggaran untuk alat tulis kantor dan perjalanan dinas, sekarang semua sudah bisa dilakukan lewat sistem elektronik,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak hanya berlaku bagi pegawai biasa, tetapi juga menyentuh pejabat daerah, termasuk dirinya. Ia mencontohkan bahwa sebagai kepala daerah, ia tidak mengandalkan gaji untuk kepentingan pribadi.
“Yang terkena dampak efisiensi ini bukan hanya pegawai, tapi juga kepala daerah. Saya sendiri tidak pernah melihat gaji karena rezeki sudah diberikan lewat jalan lain,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa gaji yang diterimanya sebagai gubernur sepenuhnya dipergunakan untuk membantu masyarakat Kalteng yang membutuhkan.
“Gaji saya untuk masyarakat Kalteng. Sebelum jadi gubernur, saya sudah pengusaha. Jadi ini bagian dari tanggung jawab moral untuk rakyat,” pungkasnya.
Kebijakan efisiensi ini diharapkan dapat menjadi contoh disiplin fiskal di lingkungan pemerintah daerah sekaligus mendorong budaya kerja yang hemat, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Editor: Andrian