Gubernur Instruksikan Strategi Baru Cegah Karhutla
Intim News
18 Oktober 2025 3:37 pm
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan arah strategi baru dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah keberhasilan penanganan pada tahun 2025. Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, meminta seluruh pihak bekerja lebih terstruktur dan permanen untuk memastikan provinsi ini tetap bebas kabut asap pada tahun 2026. Pesan itu disampaikan melalui Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Karhutla di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng. 18 Oktober 2025.
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas kerja kolaboratif semua elemen. Menurutnya, keberhasilan Kalteng menghindari kabut asap sepanjang 2025 bukan sekadar prestasi teknis, tetapi bukti kekompakan pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga usaha, masyarakat adat, hingga relawan di lapangan. Ia menegaskan bahwa sinergi ini harus dijaga dan ditingkatkan.
“Kita berhasil mempertahankan langit Kalteng tetap biru dan bebas kabut asap. Terima kasih atas kerja keras semua pihak. Pengalaman ini menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ke depan,” ujar Leonard membacakan sambutan Gubernur.
Gubernur menekankan lima agenda strategis yang harus dijalankan dalam menghadapi potensi siklus El Niño pada 2027. Pertama, penguatan sistem peringatan dan deteksi dini berbasis teknologi. Kedua, perubahan pola penanganan karhutla dari pendekatan darurat menjadi sistem kerja rutin dan terencana sepanjang tahun.
Ketiga, Gubernur menegaskan kembali komitmen Pemprov dalam mendukung kabupaten dan kota selama tiga tahun terakhir. Namun mulai 2026, ia meminta pembagian tanggung jawab lebih proporsional. Bupati dan wali kota diminta mengalokasikan anggaran rutin di BPBD serta Dinas Lingkungan Hidup, sementara lembaga usaha diminta meningkatkan kontribusi melalui CSR berbasis mitigasi karhutla dan pemberdayaan masyarakat.
Keempat, Gubernur menegaskan perlunya implementasi tegas Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 4 Tahun 2021 mengenai pembukaan lahan non-gambut. Ia meminta kabupaten/kota segera menyusun peta lahan sebagai dasar acuan hukum pembukaan lahan terbatas. Batas waktu yang ditetapkan adalah Desember 2025 agar proses sosialisasi dapat dilakukan pada awal 2026.
“Selesaikan peta lahan non-gambut paling lambat akhir tahun ini. Dokumen itu akan menjadi acuan kepala desa, damang/kepala adat, Satgas Karhutla, TNI dan Polri dalam pengambilan tindakan di lapangan,” tegasnya.
Kelima, Gubernur meminta pemerintah daerah dan lembaga usaha memperkuat jaringan satgas lapangan, termasuk memastikan kesiapan sarana pemadaman dini dan patroli terpadu di kawasan rawan. Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas utama karena jauh lebih efisien dibanding pemadaman setelah api membesar.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, menyampaikan rakor ini merupakan tindak lanjut berakhirnya status siaga darurat karhutla 2025. Selain evaluasi, forum juga menjadi titik awal penyusunan rencana operasi 2026. Ia menyebut kesuksesan Kalteng tahun ini adalah bukti bahwa kolaborasi bisa mengalahkan ancaman kebakaran.
“Rakor ini untuk merancang strategi 2026 agar Kalteng tidak kembali mengalami bencana kabut asap. Kita ingin memastikan Kalteng Tangguh dan Berkah, bebas kabut asap secara berkelanjutan,” ujarnya.
Rakor dihadiri unsur Forkopimda Kalteng, pejabat kementerian terkait, BNPB, perwakilan lembaga usaha, organisasi adat, dan BPBD kabupaten/kota. Pemerintah berharap kolaborasi yang kuat menjadi dasar sistem permanen pengendalian karhutla untuk menjaga keamanan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan.
Penulis : Redha
Editor : Andrian
Penulis : Redha
Editor : Andrian
Berita Rekomendasi
