INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, turut hadir dalam acara Bakti Sosial dan Kesehatan bertajuk “Gebyar Posyandu Presisi Polda Kalteng” yang digelar di Aula Universitas Palangka Raya, Kota Palangka Raya, Rabu, 8 Mei 2024.
Dalam sambutan pembukaannya, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menyampaikan ucapan terima kasih atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Kapolda Kalimantan Tengah beserta seluruh jajaran, khususnya Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokes) Polda Kalimantan Tengah, atas jerih payahnya dalam menyelenggarakan kegiatan Bakti Sosial Kesehatan ini. Ia menegaskan bahwa stunting merupakan ancaman yang sangat serius bagi pembangunan sumber daya manusia, karena stunting merupakan kondisi yang mempengaruhi tumbuh kembang anak akibat asupan gizi yang tidak memadai, terutama pada masa kritis 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Seribu Hari Pertama Kehidupan mencakup periode krusial sejak pembuahan, yang berlangsung selama 270 hari di dalam rahim, hingga dua tahun pertama kehidupan, yang totalnya 730 hari, yang sering disebut sebagai Periode Emas. Selama masa kehamilan, organ-organ vital seperti otak, jantung, hati, ginjal, paru-paru, dan tulang mulai terbentuk dan berkembang, diikuti oleh fase pascanatal selama dua tahun di mana anak beradaptasi dengan lingkungannya dan mengalami puncak perkembangan kognitif,” kata Wakil Gubernur.
Wakil Gubernur mengapresiasi pelaksanaan Layanan Kesehatan Gebyar Posyandu Presisi oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, dengan mencatat fokus positifnya pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ia menekankan pentingnya merevitalisasi atau mengaktifkan kembali Posyandu, yang berfungsi sebagai fasilitas garis depan yang penting untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi angka stunting.
Selain itu, ia mengatakan bahwa inisiatif Layanan Sosial Gebyar Posyandu Presisi oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah merupakan contoh nyata dukungan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam upaya ini.
Gubernur Kalimantan Tengah secara konsisten menekankan pentingnya memprioritaskan masalah stunting, dengan menekankan bahwa hal itu penting untuk memastikan anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang cakap, andal, dan berdaya saing. Dengan demikian, mereka akan mampu meneruskan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, membangun lingkungan yang maju, bermartabat, dan sejahtera.
Ia menyatakan bahwa penanganan dan pencegahan stunting memerlukan upaya kolaboratif dari semua pemangku kepentingan, yang memerlukan tindakan bersama dari berbagai sektor. Dengan persatuan, kita memang dapat mempercepat inisiatif kita untuk memerangi stunting. Alhamdulillah, langkah-langkah yang telah kita lakukan untuk mengurangi stunting telah membuahkan hasil positif, terbukti dengan penurunan angka prevalensi menjadi 23,5 persen pada tahun 2023, turun 3,4 persen dari tahun sebelumnya.
Wakil Gubernur berharap inisiatif ini dapat menjadi katalisator untuk memperkuat komitmen dan kolaborasi kita dalam mempercepat penurunan angka stunting, dengan tujuan agar angka stunting di Provinsi Kalimantan Tengah terus menurun dari tahun ke tahun.
Inspektur Jenderal Pol. Djoko Poerwanto, Kapolda Kalimantan Tengah, menyampaikan dukungannya terhadap program pemerintah yang bertujuan untuk menekan angka stunting di wilayahnya. Ia menekankan perlunya upaya kolektif untuk mengatasi masalah ini secara efektif.
Ia juga menyampaikan keinginannya agar kegiatan serupa dapat dilakukan di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah.
Menurut laporan dari Biddokkes Polda Kalimantan Tengah, kegiatan yang direncanakan akan mencakup berbagai layanan, termasuk pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan anak, konsultasi dengan dokter spesialis kandungan dan anak, edukasi gizi, konseling pranikah, pemeriksaan laboratorium dasar, pemberian vitamin ibu hamil, makanan tambahan, paket bantuan sosial, dan pasar murah.
Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, antara lain Kepala Kejaksaan Tinggi, Undang Mugopal, dan perwakilan dari Danrem 102/Panju Panjung, termasuk Kolonel Inf. Ulysses Sondang, serta Ketua Pengadilan Tinggi (KPT).
Penulis: Redha
Editor: Andrian
