Fraksi PDIP Desak Pemprov Kalteng Tingkatkan Anggaran UMKM dan Pertanian di APBD 2026

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Selasa, 14 Oktober 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng.

Pandangan umum tersebut dibacakan oleh anggota DPRD Kalteng Yetro Midel Yoseph, selaku juru bicara Fraksi PDI Perjuangan. Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam menyusun Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026 yang dinilai telah memperhatikan tahapan serta prinsip kehati-hatian dalam penganggaran.

Fraksi juga menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan dokumen tersebut dan mencatat proyeksi pendapatan daerah Kalteng pada tahun 2026 mencapai Rp7,105 triliun, sementara anggaran belanja daerah ditetapkan sebesar Rp7,3 triliun, sehingga terdapat defisit sekitar Rp266 miliar yang akan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

“Kami memberikan apresiasi terhadap proyeksi pendapatan tersebut, namun kami juga meminta penjelasan lebih lanjut mengenai dasar perhitungannya, terutama dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global dan nasional,” ujar Yetro.

Baca Juga:

Fraksi PAN Nilai Struktur APBD 2026 Kalteng Realistis dan Berpihak pada Rakyat

Fraksi juga meminta kejelasan mengenai strategi Pemprov dalam mengelola defisit tersebut, apakah bersifat sementara atau menjadi bagian dari rencana pembiayaan jangka panjang.

Selain menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan yang telah menjadi prioritas, Fraksi PDI Perjuangan menilai perlu adanya perhatian lebih besar terhadap sektor ekonomi kerakyatan, seperti UMKM, pertanian, perikanan, dan peternakan.

Menurut Fraksi, sektor-sektor tersebut memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Oleh karena itu, Fraksi mengusulkan agar pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran bagi sektor tersebut.

Baca Juga:

Demokrat Pertanyakan Strategi Pemprov Kalteng Tekan Kemiskinan dan Optimalkan PAD

Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Fraksi meminta agar pengawasan terhadap penggunaan anggaran diperketat untuk mencegah kebocoran atau penyimpangan.

“Pemerintah harus memastikan adanya sistem pengawasan yang transparan dalam setiap proses penggunaan anggaran agar tepat sasaran,” tegas Yetro.

Di akhir pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat komisi bersama pihak eksekutif.

Baca Juga:

Soroti Defisit RAPBD 2026 Kalteng, PKB Dorong Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

Fraksi berharap pembahasan berikutnya dapat memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah yang berpihak pada masyarakat, selaras dengan visi dan misi Gubernur Kalteng, serta mendukung peningkatan kesejahteraan, pengendalian bencana, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan masyarakat.

Editor: Andrian

Baca Juga:

Golkar Soroti Ketimpangan Belanja Daerah, Desak APBD Kalteng Lebih Pro-Rakyat