Fraksi Nasdem DPRD Kalteng Sentil Pemerintah Soal Keadilan Pembangunan

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah mendesak pemerintah provinsi memperbaiki arah pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Mereka menilai, selama ini pembangunan masih berpihak pada wilayah-wilayah tertentu.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Nasdem, Raudah, dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin, 16 Juni 2025. Raudah menyebut, banyak daerah tertinggal yang belum tersentuh pembangunan secara layak.

“Kami ingin memastikan tidak ada lagi wilayah yang merasa terpinggirkan,” ujar Raudah, di ruang paripurna, lantai dua gedung dewan.

Nasdem meminta agar RPJMD mendatang tak sekadar jadi dokumen indah di atas kertas. Mereka menuntut pemerataan pembangunan yang nyata bukan jargon.

Fraksi ini menyoroti ketimpangan antarwilayah, khususnya antara pesisir, pedalaman, dan perbatasan. Menurut mereka, ketimpangan itu sudah terlalu lama dibiarkan.

Baca Juga:

RPJMD 2025–2029 Dapat Restu Parlemen Kalteng

“Kami dorong agar RPJMD mampu mengurai kesenjangan. Wilayah pinggiran juga berhak atas fasilitas dasar,” kata Raudah.

Selain soal infrastruktur, Nasdem menyoroti pembangunan manusia yang tak kalah penting. Sektor pendidikan dan kesehatan, kata mereka, harus menjadi prioritas mutlak.

Raudah menyebut pentingnya investasi pada generasi muda. “Pelatihan vokasional berbasis kebutuhan pasar kerja harus digenjot,” ujarnya.

Fraksi ini juga menyinggung lemahnya pengelolaan sumber daya alam. Mereka meminta pemerintah lebih bijak dalam mengeksploitasi kekayaan alam Kalimantan Tengah.

Baca Juga:

Fraksi Demokrat Kalteng Soroti Rumah Sakit, Ketimpangan Wilayah, dan Literasi Digital dalam RPJMD

Menurut mereka, pembangunan berkelanjutan bukan sekadar wacana, tapi keharusan. Lingkungan hidup harus masuk sebagai parameter utama dalam setiap kebijakan.

Di sisi lain, Nasdem mendorong reformasi birokrasi. Mereka menyebut pelayanan publik masih lamban, tidak efisien, dan belum sepenuhnya responsif.

“Pelayanan cepat dan efisien bukan pilihan. Itu keharusan,” kata Raudah tegas.

Fraksi ini juga menuntut penguatan sektor pertanian berbasis komunitas. Ketahanan pangan, menurut mereka, bukan hanya soal produksi, tapi juga distribusi dan akses.

Baca Juga:

DPRD Kalteng Bahas Hak Keuangan Dewan dan RPJMD 2025–2029

Meski melontarkan banyak kritik, Fraksi Nasdem tetap memberi apresiasi. Mereka menyebut penyusunan dokumen RPJMD 2025–2029 cukup partisipatif dan berbasis data.

Editor: Maulana Kawit