INTIMNEWS.COM.,KASONGAN – Fraksi Hanura dan Nasdem DPRD Katingan mendorong pemerintah daerah segera untuk dapat mengendalikan inflasi dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan perlindungan sosial dengan tepat sasaran bagi masyarakat yang terdampak dari kenaikan atau penyesuaian harga BBM.
“Sehubungan adanya kekosongan beberapa pejabat dan pegawai di beberapa OPD, supaya Pemerintah Daerah segera mengisi kekosongan dan kekurangan pejabat di beberapa OPD dalam rangka efektifnya pelaksanaan roda pemerintahan,” ungkap juru bicara Partai Hanura dan NasDem Esenhover. Jumat 16 September 2022.
Hal ini diungkapnya saat membacakan pandang akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Katingan terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2022, di ruang rapat Paripurna DPRD setempat.
Dikesempatan itu juga Fraksi Hanura dan Nasdem menerima dan menyetujui Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Katingan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022.
Meski menyetuji pihaknya juga memberikan saran terutama terkait sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) akhir tahun anggaran 2021 sebesar 183 miliar, 862 juta, 84 ribu, 43 rupiah, 11 sen dan dianggarkan serta dibelanjakan pada tahun 2022.
“Fraksi Hanura Nasdem memberikan saran agar Silpa pada tahun 2022 dan tahun selanjutnya, supaya semakin berkurang. Hal ini tentunya dalam rangka pemanfaatan dana tersebut berdayaguna untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Katingan,” jelasnya.
Disisi lain juga, sehubungan dengan masa efektif pelaksanaan realisasi pendapatan dan belanja tahun 2022 tinggal kurang lebih tiga bulan, supaya pemerintah daerah dapat memacu realisasi pendapatan dan belanja tahun 2022 sesuai peraturan dan perundang-undangan.
“Khusus untuk paket pekerjaan pada APBD murni dan APBD perubahan yang belum dilaksanakan proses tender, supaya segera untuk dilaksanakan proses tender dengan memperhatikan sisa waktu pelaksanaannya dan kondisi alam,”pungkasnya.
Penulis : Bitro
