Fraksi Gerindra Soroti Isu Kemiskinan dan Infrastruktur dalam Pembahasan RPJMD Katingan

INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Katingan menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Katingan Tahun 2025–2029. Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa 1 Juli 2025.

Fraksi Gerindra menyoroti isu kemiskinan, infrastruktur, serta kualitas pendidikan dan kesehatan yang dinilai masih menjadi tantangan mendasar.

Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Genjadid Utomo, M.Psi, menyampaikan bahwa RPJMD merupakan dokumen strategis yang sangat penting sebagai landasan pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang. Menurutnya, keberadaan dokumen ini akan menentukan arah pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih.

“Visi dan misi kepala daerah jangan hanya menjadi slogan, tapi harus dijabarkan dalam program-program nyata yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Genjadid.

Salah satu perhatian utama Fraksi Gerindra adalah isu kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Mereka mendorong agar RPJMD memuat strategi yang konkret dalam menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.

Di bidang ekonomi, Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah daerah agar lebih berpihak pada ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan UMKM, petani, dan pelaku usaha mikro dinilai perlu diperkuat melalui dukungan permodalan, pelatihan, serta akses pasar yang lebih luas.

“Perekonomian lokal tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri, harus ada campur tangan pemerintah,” kata Genjadid.

Sementara itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi sorotan. Fraksi Gerindra menilai dua sektor ini masih membutuhkan perhatian serius, terutama dalam hal pemerataan layanan. Mereka mendorong agar pemerintah menjamin pendidikan gratis dan layanan kesehatan yang merata hingga ke pelosok desa.

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur. Pembangunan tidak boleh terfokus di wilayah perkotaan saja, melainkan harus menyentuh daerah pedesaan. Jalan, irigasi, air bersih, hingga jaringan internet harus dikembangkan secara merata.

Selain itu, mereka meminta agar RPJMD turut mengakomodasi reformasi birokrasi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efisien, bersih, dan responsif. Pelayanan publik berbasis digital dan transparansi anggaran menjadi salah satu solusi yang disarankan.

Tak kalah penting, Fraksi Gerindra menekankan perlunya perhatian terhadap mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup.

“Kabupaten Katingan disebut memiliki potensi kerawanan bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan, sehingga kebijakan pengendalian ekosistem harus menjadi bagian dari perencanaan,” pungkasnya.

Editor: Andrian