
INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, mengikuti workshop bertajuk “Penguatan Supremasi Hukum Daerah melalui Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD”. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai 26 hingga 28 Mei 2024, di Jakarta.
Workshop ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, bekerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman perwakilan Indonesia dan Timor Leste.
Wakil Ketua I DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari peningkatan kapasitas dan kualitas tugas DPRD sebagai wakil rakyat.
“Kegiatan ini penting untuk memperkuat peran DPRD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan daerah,” kata Dina saat dihubungi, Selasa (27/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa peserta workshop terdiri dari pimpinan dan beberapa anggota DPRD Murung Raya yang telah ditunjuk mengikuti kegiatan secara aktif.
Menurutnya, workshop ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan yang optimal.
Dina menambahkan, materi yang disampaikan dalam workshop berasal dari narasumber yang merupakan pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
“Materi yang disampaikan relevan dengan penguatan fungsi DPRD, termasuk pengawasan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan daerah,” ujarnya.
Selain itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Menurut Dina, materi-materi tersebut sangat penting untuk memperkuat integritas dan profesionalisme anggota DPRD dalam menjalankan tugas.
“Kami juga diberikan pembekalan untuk meningkatkan kesadaran akan potensi korupsi serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas pengawasan,” jelasnya.
Dina menilai workshop ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik di daerah.
Ia berharap hasil dari pelatihan ini dapat langsung diimplementasikan dalam kinerja anggota DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan berintegritas.
“Workshop ini menjadi langkah maju dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan transparan,” tutup Dina. (Jmy/And).