INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur tengah menelusuri laporan soal adanya tenaga kerja asing (TKA) yang dipekerjakan di perusahaan sawit, PT Karya Makmur Abadi (KMA). Dewan tengah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan.
“Saya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kotim, terkait berita ini apakah benar nama-nama yg tercantum ini benar masih berada/berdomisili di area perusahan tersebut. Kalau saya liat itukan data tahun lalu 2019 dan sekarang kita belum tau persis dan jelas apakah masih berada di area tersebut,” kata anggota Komisi IV DPRD Kotim Bima Santoso, Selasa (9/2/2021).
Bima mengatakan, sudah jelas diatur di Undang-undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah negara Indonesia. Dan pasal 8 berbunyi setiap orang asing yang masuk dan keluar wilayah wajib hukumnya memiliki dokumen resmi perjalanan yang sah dan berlaku.
“Perlu diketahui apakah dokumen yang mereka miliki masih berlaku atau tidak. Ini perlu kami cek lagi ke dinas terkait dan juga kantor Imigrasi Sampit,” jelasnya.
Menurutnya, visa tanda masuk dan izin tinggal di Indoanesia harus jelas. Apakah visa diplomatik, visa kedinasan, visa kunjungan dan visa tinggal terbatas. Kata Bima, ini perlu dijadikan patokan untuk kejelasan berita tersebut.
“Jika memang benar adanya wajib mereka dikenakan sanksi atau dikeluarkan dan dicabut izinnya,” katanya.
Dalam masa pandemi Covid-19 ada juga surat edaran dari Dirjen Kemenkumham dengan nomor Imi.-GR.01.01-2325 tahun 2020 tentang pelarangan orang asing masuk ke wilayah indonesia. (Adrianus)
