Ultimate magazine theme for WordPress.
iklan bupati

DPRD Kotim Desak Disnaker Segera Bangun Posko Pengaduan THR

0 285
WAROUENG SOELTAN PANJANG

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kabupaten Kotawaringin Timur ( Kotim ) Bima Santoso , mendesak dinas ketenagakerjaan Kotim  segera membangun posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) menjelang lebaran idul fitri.

“Harusnya disnaker mendirikan posko pengaduan terkait permasalahn THR karyawan dan paling tidak sebelum H-7 sudah selesai THR karyawan disetiap perusahaan,” kata Bima Santoso, Kamis 29 April 2021.

Disnaker Kotim harus membuka posko pengaduan terkait pembayaran THR pekerja 2021 dibantu pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kotim.

Iklan Ramadan BPN

“Surat Edaran Kemnaker sudah sampai kekotim pastinya sehingga pemkab (disnaker) wajib membuka posko dan kami DPRD khususya komisi IV bersama-sama mengawasi terkait pembayaran THR 2021,” Katanya.

Selain itu posko pengaduan itu berfungsi menampung aspirasi buruh jika ada perusahaan yang melanggar Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2021 bagi Pekerja/Buruh.

Iklan Travel

Pada butir 3 surat itu disebutkan pembayaran THR buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya, namun terdapat pengecualian bagi perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19.

Selain itu kepala daerah baik Bupati, juga diminta mencari solusi dengan mewajibkan pengusaha berdialog dengan buruh untuk mencapai kesepakatan khususnya bagi perusahaan terdampak pandemi.

Pemimpin daerah juga perlu meminta perusahaan untuk membuktikan ketidakmampuan membayar THR kepada buruh tepat waktu. Pembayaran THR oleh perusahaan kepada buruh dilaksanakan secara penuh dengan batas waktu maksimal tujuh hari sebelum hari raya.

Namun jika ada perusahaan yang keberatan untuk membayar secara penuh karena kondisi keuangan perusahaan, pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap dengan catatan ada kesepakatan dengan pekerja.

“Perusahaan harus ada keterbukaan yang membuktikan kalau dia tidak mampu. Dan kalau tidak mampu, perusahaan boleh membayar bertahap dengan catatan ada kesepakatan dengan pekerja, dan perlu juga digaris bawah ini karyawan yang bekerja selama sebulan juga di PT juga wajib mendapat THR sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Bima.

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.