DPRD Kotim Apresiasi Respons Kementerian Soal Pembangunan Dermaga Sampit
Intim News
20 November 2025 11:08 pm
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Sejumlah pejabat teknis dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR turun langsung ke Sampit untuk meninjau sejumlah titik infrastruktur strategis. Kunjungan itu merupakan tindak lanjut atas pertemuan Komisi III DPRD Kotim dengan Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN, Muhammad Syauqie, yang berlangsung dua pekan lalu.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kotim, Dadang H. Syamsu, mengatakan respons kementerian tergolong cepat. Balai Pelaksana Transportasi Darat (BPTD) dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) langsung menggelar verifikasi lapangan terhadap berbagai usulan yang sebelumnya disampaikan dalam audiensi.
“Giat tersebut merupakan tindak lanjut atas kunjungan kami kemarin ke DPR RI Komisi V Muhammad Syauqie. Kami membawa banyak aspirasi masyarakat Kotim, khususnya yang masuk bidang perhubungan, PUPR dan lainnya,” kata Dadang, Kamis, 20 November 2025.
Salah satu persoalan yang mereka angkat ialah dermaga penyeberangan yang selama ini masih bergantung pada fasilitas pinjam pakai milik Inhutani. Dermaga itu dinilai tidak memenuhi standar keselamatan maupun kelayakan teknis, sehingga perlu pembangunan baru yang permanen.
Tim kementerian juga meninjau persoalan drainase di jalan nasional, khususnya di ruas Jenderal Sudirman dari kawasan Islamic Center ke arah barat. Kondisi tanpa drainase membuat daerah tersebut rawan genangan saat hujan deras.
Selain itu, program pengembangan Bandara H. Asan Sampit turut menjadi agenda pembahasan. Menurut Dadang, perluasan dan peningkatan fasilitas bandara menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya mobilitas warga dan aktivitas ekonomi di Kotim.
Kementerian juga mencermati minimnya rambu keselamatan pada Zona Selamat Sekolah (ZoSS), terutama di ruas jalan poros Kalimantan Tengah. Pemasangan rambu dianggap perlu untuk menekan risiko kecelakaan yang melibatkan pelajar di jalur padat tersebut.
“Semua yang kami sampaikan pada DPR RI M. Syauqie sudah diteruskan dan langsung ditindaklanjuti Ditjen Perhubungan serta Ditjen Bina Marga. Mereka datang ke Sampit, dan kami ikut mendampingi,” ujar Dadang. Ia hadir bersama Marudin, SP Lumban Gaol, dan Riskon Fabiansyah, serta jajaran teknis seperti Dishub dan PU Kotim.
Ia mengapresiasi langkah cepat Syauqie yang langsung menghubungkan aspirasi Kotim ke kementerian. Respons cepat itu, kata Dadang, menunjukkan pentingnya hubungan politik pusat–daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.
Dadang juga menyampaikan terima kasih kepada BPTD dan BPJN yang telah melakukan verifikasi lapangan. Kehadiran jajaran teknis dari Pemkab Kotim, menurutnya, memperkuat koordinasi sehingga usulan daerah tidak lagi tersendat karena komunikasi.
Ia menekankan pentingnya kesiapan dokumen dari dinas teknis di Kotim agar seluruh usulan dapat masuk dalam program kerja 2026. Tanpa kelengkapan administrasi, peluang realisasi bisa kembali tertunda.
“Harapan kita, semua persyaratan segera dipenuhi dan disampaikan kepada pihak terkait termasuk Pak Syauqie, sehingga rencana pembangunan penyeberangan di sebelah utara Pelabuhan Sampit bisa segera direalisasikan,” ujarnya.
Selain pembangunan dermaga, Dadang juga menyoroti pentingnya pemenuhan fasilitas keselamatan seperti ZoSS dan penanganan teknis jalan nasional. Menurutnya, dua hal itu berkaitan erat dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan keselamatan pengguna jalan.
Ia berharap tindak lanjut kementerian ini tidak berhenti pada tahap survei, tetapi berlanjut pada eksekusi nyata di 2026. “Kita ingin ada progres konkret, bukan sekadar kunjungan lapangan,” katanya.
Kunjungan itu dianggap sebagai sinyal positif bahwa sejumlah proyek infrastruktur penting di Kotim mulai masuk radar pemerintah pusat. Bagi DPRD, momentum ini harus dijaga agar pembangunan tidak kembali tertahan oleh buruknya koordinasi maupun administrasi. (JMY)
Berita Rekomendasi
