DPRD Desak Pemerintah Tambah Nakes di Pedalaman Murung Raya

INTIMNEWS.COM, MURUNG RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat layanan kesehatan, khususnya di wilayah pelosok dan terpencil yang masih kekurangan tenaga medis.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, Johansyah, menyampaikan keprihatinannya terhadap belum meratanya distribusi tenaga kesehatan di kabupaten tersebut. Ia menilai bahwa pelayanan kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, tak terkecuali masyarakat pedesaan.

“Sebaran tenaga kesehatan saat ini masih cenderung terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Padahal masyarakat desa juga sangat memerlukan layanan medis yang memadai,” ujar Johansyah, Kamis (12/6/2025).

Ia mengatakan bahwa pihaknya kerap menerima aspirasi dari masyarakat pelosok yang mengeluhkan minimnya tenaga medis di daerah mereka. Beberapa desa bahkan belum memiliki petugas kesehatan tetap.

Menurut Johansyah, keberadaan tenaga medis sangat penting, terutama dalam kondisi darurat seperti saat persalinan atau penanganan penyakit mendesak. Tanpa tenaga medis di lokasi, nyawa pasien bisa terancam.

Ia menegaskan bahwa tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah, katanya, memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan semua warga mendapatkan layanan yang sama.

Johansyah meminta pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera menyusun kebijakan distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata. Menurutnya, ini sejalan dengan visi pembangunan berkeadilan di Kalimantan Tengah.

“Kita ingin semua desa memiliki tenaga medis yang menetap. Bukan hanya datang sesekali, tetapi hadir secara berkelanjutan untuk menjamin pelayanan kesehatan,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas pendukung, seperti rumah dinas dan sarana transportasi, agar tenaga medis bersedia bertugas di daerah terpencil.

Selain itu, Johansyah menyarankan agar pemerintah memberikan insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah yang tergolong sulit dijangkau.

Menurutnya, insentif tersebut bisa menjadi salah satu bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam melayani masyarakat di pelosok.

“Kalau tenaga medis merasa diperhatikan dan didukung, mereka akan lebih termotivasi menjalankan tugas di lapangan,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa pemerataan pelayanan kesehatan tidak bisa ditunda lagi karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat desa.

DPRD, kata dia, siap memberikan dukungan penuh dari sisi anggaran maupun pengawasan agar kebijakan distribusi tenaga medis bisa terlaksana dengan baik.

“Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan mendasar. Pemerintah harus hadir di setiap lini, terutama di tempat-tempat yang selama ini kurang tersentuh,” tutup Johansyah. (Jmy/And)