DPRD Barito Utara Apresiasi Pengalokasian Dana untuk Pembangunan Instansi Vertikal
Maulana Kawit
14 April 2025 2:40 pm
.
4 min read
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH — Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Parmana Setyawan, memberikan tanggapan positif terkait pengalokasian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk mendukung pembangunan sejumlah instansi vertikal pada tahun anggaran 2025.
Dana yang dialokasikan untuk pembangunan ini mencakup beberapa fasilitas penting, seperti Markas Komando (Mako) Kodim 1013 Muara Teweh, Markas Polres Barito Utara, mess Kejaksaan Negeri Barito Utara, serta fasilitas Kantor Kementerian Agama. Parmana menganggap hal ini sebagai langkah penting dalam meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal, yang memainkan peran strategis dalam menjaga keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan publik di Barito Utara.
“Pembangunan fasilitas-fasilitas ini adalah langkah positif yang patut diapresiasi. Keberadaan instansi vertikal sangat penting dalam menunjang stabilitas daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, alokasi dana untuk ini adalah bukti nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kelangsungan operasional mereka,” ujar Parmana, yang juga anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Senin, 14 April 2025.
Lebih lanjut, Parmana menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal bukan hanya sekadar kebutuhan administratif, tetapi juga kunci dalam memperkuat ketahanan dan kemajuan daerah. Ia menilai, tanpa dukungan yang cukup terhadap keberadaan instansi vertikal, akan sangat sulit bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
“Instansi seperti Kodim, Polres, Kejaksaan, dan Kementerian Agama tidak hanya berperan dalam menjaga ketertiban, tapi juga mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Mereka adalah mitra strategis dalam melaksanakan program-program pemerintah,” tambahnya.
Parmana juga menyoroti pentingnya pembangunan Mako Kodim 1013 Muara Teweh yang menurutnya akan memberikan dampak besar terhadap penguatan fungsi pertahanan dan keamanan di wilayah tersebut. “Keberadaan Mako Kodim yang memadai akan meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan pasukan dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam menjaga wilayah Barito Utara yang cukup luas dan beragam,” ujarnya.
Politisi ini juga menyatakan bahwa meskipun lokasi pembangunan sudah disepakati, pemerintah daerah tetap perlu memastikan bahwa semua aspek perencanaan teknis dilakukan dengan hati-hati dan teliti. “Kami di DPRD selalu mengingatkan agar pembangunan ini memperhatikan aspek kualitas dan fungsionalitas. Jangan sampai fasilitas yang dibangun hanya sebatas bangunan fisik, tetapi juga harus benar-benar mendukung kelancaran tugas instansi yang bersangkutan,” tegasnya.
Parmana lebih lanjut mengatakan bahwa pembangunan mess Kejaksaan Negeri Barito Utara juga sangat penting untuk mendukung kenyamanan dan produktivitas para pegawai kejaksaan. “Mess ini sangat penting sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi aparat kejaksaan, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam bekerja. Keberhasilan penegakan hukum akan sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang ada,” ujarnya.
Selain itu, Parmana mengharapkan agar alokasi dana ini tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan instansi vertikal tersebut. “Pembangunan fisik itu penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah dan instansi vertikal bisa bekerja sama dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Jangan sampai setelah fasilitas dibangun, tidak ada peningkatan yang signifikan dalam pelayanan,” kata Parmana.
Parmana juga mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap peran serta masyarakat dalam program pembangunan ini. “Pembangunan ini harus melibatkan masyarakat setempat. Jangan hanya instansi vertikal yang mendapat keuntungan, tetapi masyarakat juga harus merasakan manfaat langsung dari pembangunan ini,” tuturnya.
Di sisi lain, Parmana juga mengingatkan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memfasilitasi koordinasi antara instansi vertikal dan masyarakat. “Pemerintah daerah harus menjadi jembatan yang kuat antara instansi vertikal dan masyarakat. Koordinasi yang baik akan memperlancar setiap kegiatan operasional yang dilakukan oleh instansi tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Parmana mengungkapkan bahwa dana yang dialokasikan untuk pembangunan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. “Kami di DPRD akan selalu mengawasi jalannya program pembangunan ini. Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara transparan dan tepat sasaran. Kepercayaan publik harus dijaga dengan baik,” ungkapnya.
Menurutnya, alokasi dana ini juga bisa menjadi langkah awal untuk pembangunan yang lebih besar dan merata di masa depan. “Kami berharap pemerintah daerah bisa terus memperhatikan kebutuhan instansi vertikal lainnya yang berperan dalam menjaga ketertiban dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Parmana.
Selain itu, Parmana menegaskan bahwa pembangunan ini tidak hanya akan memberikan dampak pada instansi vertikal, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. “Kami berharap pembangunan ini bisa membuka peluang lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, dan juga meningkatkan kualitas hidup mereka melalui fasilitas yang lebih baik,” katanya.
Ia juga berharap agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan alokasi dana pembangunan instansi vertikal, tetapi juga memperhatikan sektor-sektor lain yang juga berperan penting dalam pembangunan daerah, seperti pendidikan dan kesehatan.
“Pemerintah harus terus memastikan bahwa sektor-sektor lain juga mendapat perhatian yang sama, agar pembangunan di Barito Utara bisa berjalan seimbang dan merata,” tutup Parmana.
Penulis : Saleh
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
