DPD RI Tinjau Pengawasan UU Pangan di Kalteng
Intim News
10 November 2025 09:14
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan kerja Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk membahas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Agenda ini berlangsung di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin. (Senin, 10 November 2025)
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyampaikan apresiasi atas kegiatan pengawasan yang dinilai penting dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan nasional di daerah. Ia menilai forum tersebut menjadi ruang bertukar gagasan dan menyampaikan aspirasi daerah terkait strategi ketahanan pangan.
“Kunjungan Komite II DPD RI adalah kehormatan dan kesempatan berharga bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan aspirasi serta isu strategis di bidang pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi daerah,” ujar Yuas dalam sambutannya.
Menurut Yuas, ketahanan pangan nasional tidak akan terwujud tanpa sinergi antarlembaga, baik eksekutif pusat maupun daerah. Ia menegaskan pentingnya koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sektor pangan berbasis potensi wilayah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung Asta Cita Presiden dan program strategis nasional, seperti Ketahanan Pangan, Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Merah Putih. Kalimantan Tengah juga menjadi daerah prioritas untuk program cetak sawah baru dan optimasi lahan,” tegasnya.
Yuas menyatakan, dukungan DPD RI diharapkan mampu mempercepat pelaksanaan program ketahanan pangan, khususnya dalam penataan regulasi dan alokasi anggaran pembangunan pertanian. Pemprov menargetkan pencetakan sawah baru serta penguatan produksi padi berbasis lahan rawa dan lahan kering sebagai prioritas jangka panjang.
Di sisi lain, kegiatan kunjungan kerja juga diisi diskusi terkait penguatan tata kelola distribusi pangan. Pemerintah daerah menilai, persoalan utama selama ini bukan hanya produksi, tetapi juga stabilitas harga dan akses logistik antardaerah.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Kalteng dan Komite II DPD RI menyepakati perlunya langkah konkret memastikan kebijakan pangan benar-benar memberikan manfaat kepada petani dan masyarakat luas, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan dan harga bahan pokok.
Acara tersebut turut dihadiri Pimpinan Komite II DPD RI La Ode Umar Bonte, Plt Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Hermanto, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga strategis di sektor pangan, termasuk Bulog Kalteng serta OPD terkait.
Sinergi pembangunan pangan ini diharapkan menjadi fondasi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kedaulatan pangan daerah, dan memperkuat langkah Indonesia menuju swasembada pangan berkelanjutan.
Baca Juga:
Penulis : Redha
Editor : Andrian
Berita Rekomendasi
