Dorong Terobosan Sistem Penerimaan Daerah, Budy Hermanto Soroti Defisit APBD Katingan 2025
Maulana Kawit
14 Mei 2025 2:02 pm
.
3 min read
INTIMNEWS.COM, KASONGAN – Anggota DPRD Kabupaten Katingan, Budy Hermanto, mendorong setiap dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan untuk melakukan terobosan nyata dalam sistem penerimaan daerah. Dorongan ini disampaikan sebagai upaya menekan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Menurut Budy Hermanto, defisit APBD yang terus berulang dari tahun ke tahun perlu dijawab dengan perbaikan sistem penerimaan daerah yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan fiskal. Ia menilai stagnasi pada sistem lama tidak akan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan keuangan saat ini.
“Saya mendorong agar Dinas dan Badan bisa lebih progresif. Harus ada terobosan nyata untuk menekan defisit dan memperkuat struktur pendapatan daerah,” kata Budy Hermanto saat dikonfirmasi pada Selasa (14/5/2025).
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, peningkatan kinerja dan perbaikan sistem internal pada masing-masing perangkat daerah merupakan kunci utama dalam menjaga kesinambungan fiskal Kabupaten Katingan. Jika tidak, program-program pemerintah yang telah dirancang terancam tidak berjalan maksimal.
Ia menilai, kepala dinas atau badan yang telah lama menjabat seharusnya memiliki kapasitas untuk melahirkan inovasi baru dalam sistem penerimaan daerah. “Kita berharap mereka mampu memberikan terobosan terhadap sistem penerimaan dan juga sistem kinerja dari instansinya masing-masing,” ujarnya.
Langkah tersebut, menurutnya, harus dimulai dari sekarang, seiring dengan dinamika fiskal yang kian menantang. Ia menegaskan bahwa irama kerja yang monoton hanya akan menunda solusi dan memperparah potensi defisit di masa mendatang.
“Dengan situasi yang ada sekarang, kalau kita tetap menggunakan irama kerja lama, maka tidak akan ada terobosan baru. Padahal kita butuh perubahan,” tegasnya.
Budy Hermanto juga menyoroti pentingnya optimalisasi sumber penerimaan daerah bukan pajak (PNBP). Menurutnya, potensi dari sektor ini perlu dipetakan secara menyeluruh agar bisa memberikan kontribusi signifikan dalam menambah pendapatan daerah.
“Sumber penerimaan dari PNBP harus diperjelas dan dipetakan kembali. Kalau itu dikelola dengan baik, bisa menjadi tumpuan tambahan dalam struktur APBD kita,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pembenahan PNBP tidak hanya sebatas pada pengumpulan data, tetapi juga menyangkut pengawasan, transparansi, dan efektivitas pemanfaatannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap potensi benar-benar dimaksimalkan.
Dalam pandangannya, langkah-langkah strategis ini harus dilakukan secara sinergis antara eksekutif dan legislatif. Ia mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama menjaga keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka tanggung jawab bersama.
Sebagai informasi, saat ini Pemerintah Kabupaten Katingan bersama DPRD sedang menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini akan menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
Budy menyatakan harapannya agar RPJMD dapat rampung tepat waktu dan segera ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda), sehingga menjadi landasan sah bagi pelaksanaan pembangunan.
“Semoga RPJMD ini bisa selesai tepat waktu dan menjadi Perda yang kuat untuk kemajuan Katingan lima tahun ke depan,” pungkas Budy Hermanto.
Ia menekankan, keberhasilan pelaksanaan RPJMD sangat bergantung pada kondisi fiskal daerah yang sehat. Karena itu, upaya menekan defisit dan mengoptimalkan pendapatan daerah harus menjadi perhatian utama semua pihak.
Penulis: Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
