Dinsos Kobar Gelar Forum Konsultasi Publik, Bahas Penanganan PPKS untuk Tingkatkan Pelayanan
Maulana Kawit
23 Oktober 2024 1:47 pm
.
3 min read
INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu (23/10), sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
Dalam forum ini, topik utama yang dibahas adalah kebijakan dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Kegiatan FKP ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Kepala Dinas Sosial Kobar Muhammad Daoed, Sekretaris Dinas Sosial Sanitro, serta Kepala Bagian Organisasi Setda Kobar, Edi Kusnandar.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Kobar Muhammad Daoed menegaskan bahwa FKP merupakan wadah yang sangat penting untuk dialog dan diskusi antara pihak pemerintah sebagai pelayan publik dengan masyarakat sebagai penerima layanan. Forum ini dilakukan setiap tahun sebagai bahan evaluasi dan pengembangan pelayanan sosial di Kabupaten Kobar.
“Kegiatan ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi dari masyarakat terkait prioritas program di Dinas Sosial. Kami selalu berusaha menjalankan standar pelayanan, dan melalui forum ini, kami berharap mendapatkan kritik serta masukan demi kemajuan. Pada bulan September lalu, kami telah melakukan bimbingan teknis (Bimtek) terkait validasi dan verifikasi data PPKS. Yang jelas, semua layanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kobar bersifat gratis tanpa pungutan biaya,” ungkap Muhammad Daoed.
Edi Kusnandar, Kepala Bagian Organisasi Setda Kobar, turut menekankan pentingnya pelaksanaan FKP dalam rangka pembinaan layanan publik. Ia menyebutkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melaksanakan FKP setidaknya satu kali dalam setahun. Namun, dari total 37 SKPD yang ada di Kabupaten Kobar, baru 14 yang telah melaksanakan FKP.
“FKP sangat penting sebagai sarana menerima saran, masukan, serta mempererat komunikasi dengan masyarakat dan stakeholder. Harapannya, ada sinkronisasi yang lebih baik ke depannya dalam hal peningkatan pelayanan publik,” kata Edi Kusnandar.
Lebih lanjut, Edi Kusnandar juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem.
Pada 2 Oktober lalu, Kabupaten Kobar menerima laporan kinerja dengan nilai B, namun masih ada dua hal yang perlu ditingkatkan, yakni penurunan angka kemiskinan ekstrem serta akreditasi kinerja.
“FKP ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi,” tambahnya.
Edi Kusnandar juga mengusulkan agar Dinas Sosial menyediakan nomor telepon khusus yang selalu online untuk pengaduan masyarakat, serta mensosialisasikan jenis-jenis bantuan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial.
Selain itu, ia berharap agar di tahun depan, dalam pelaksanaan FKP, DPRD Kobar juga diundang untuk memahami kebutuhan Dinas Sosial dan menjadikannya sebagai bahan dalam pengajuan anggaran.
Dengan pelaksanaan FKP yang baik, diharapkan pelayanan sosial di Kabupaten Kobar akan semakin efektif dan merata, serta mampu menjawab tantangan dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat.
Baca Juga:
Penulis : Yusro
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
