Dewan Murung Raya Desak Puskesmas Utamakan Pelayanan Tanpa Diskriminasi

INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Murung Raya (Mura), Dina Maulidah meminta agar seluruh fasilitas kesehatan, khususnya Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu), lebih mengedepankan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara adil dan merata.

Menurutnya, anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan setiap tahun melalui APBD Murung Raya untuk penyediaan obat-obatan harus betul-betul dimanfaatkan secara maksimal. Ia berharap tidak ada ketimpangan distribusi obat antara fasilitas kesehatan di pusat kota dan yang berada di pelosok.

“Saya minta pihak Puskesmas, termasuk Pustu, betul-betul menjunjung tinggi tanggung jawab mereka dalam melayani masyarakat. Jangan ada diskriminasi berdasarkan status ekonomi, tempat tinggal, atau kelengkapan administrasi pasien,” kata Dina kepada wartawan, Senin (14/4).

Dina menekankan pentingnya pelayanan cepat, terutama dalam kondisi darurat. Ia menyoroti praktik yang masih terjadi di lapangan, di mana petugas kesehatan kerap menanyakan identitas atau kelengkapan administrasi terlebih dahulu sebelum memberikan tindakan medis.

“Salah satu contoh konkret, bila ada pasien darurat datang, seharusnya tindakan medis diberikan segera. Jangan sampai pasien harus menunjukkan KTP atau kartu BPJS terlebih dahulu. Penanganan medis harus diutamakan, sedangkan administrasi bisa menyusul,” tegasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyampaikan apresiasinya terhadap Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang selama ini dinilainya telah berupaya maksimal dalam meningkatkan layanan kesehatan. Menurutnya, fasilitas dan perhatian kepada tenaga medis sudah cukup baik.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa optimalnya fasilitas dan dukungan anggaran harus diiringi dengan peningkatan tanggung jawab moral dari para tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang profesional dan humanis kepada masyarakat.

Dina juga menyoroti keluhan masyarakat mengenai distribusi obat-obatan di puskesmas. Ia menerima informasi dari warga bahwa masih ada obat-obatan yang tidak diberikan secara gratis, padahal seharusnya obat tersebut termasuk dalam program layanan kesehatan gratis pemerintah.

Setelah dilakukan pengecekan, pihak puskesmas menjelaskan bahwa obat-obatan yang dimaksud ternyata berasal dari praktik mandiri perawat, bukan dari stok resmi puskesmas. Hal ini menimbulkan kebingungan di masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan pemerintah.

“Kami ingin memastikan bahwa semua obat yang dibeli dari anggaran negara benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang memiliki kartu BPJS. Jangan sampai masyarakat merasa dipersulit atau terbebani biaya tambahan saat berobat,” tutup Dina. (Jmy/And)