Ultimate magazine theme for WordPress.
iklan bupati

Data UMKM Masih Amburadul, Komisi VI: Yang Dapat Bantuan Itu-itu Saja

0 301
WAROUENG SOELTAN PANJANG

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Komisi VI DPR RI Komisi VI mengamini kesulitan yang diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan mendesak agar pembenahan pendataan UMKM segera dilakukan pemerintah. Saat ini data UMKM dinilai masih amburadul.

Keluhan Sri Mulyani ihwal sulitnya akses data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia mendapat beragam tanggapan Komisi VI DPR RI, Jumat (13/11/2020).

Salah satu tanggapan datang dari Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhtarudin, kesulitan penyaluran bantuan serta pemberdayaan UMKM secara efektif selama ini diakibatkan masih tersebarnya sumber data pengusaha mikro dan kecil di berbagai instansi dan lembaga.

Mukhtarudin menyebut, pendataan UMKM yang parsial diperparah dengan buruknya kualitas pencatatan pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini membuat banyak pelaku usaha yang harusnya tidak terdaftar sebagai UMKM akhirnya masuk kelompok ini.

“Kesulitan hari ini banyaknya bantuan UMKM overlap, orangnya itu-itu juga (yang mendapat bantuan) tapi sumber datanya macam-macam, sehingga kita sulit bikin database yang akurat dan mudah dicari” katanya.

“Hari ini datanya UMKM tersebar di mana-mana, baik instansi bank atau nonbank, dan banyak overlap datanya,” ujar Mukhtarudin saat di Konfirmasi Intimnews via Seluler.

“Penting bagi kita untuk segera melakukan reformasi besar-besaran terhadap update database UMKM Indonesia, sehingga jika diperlukan data tersebut cepat kita dapatkan dan tepat sasarannya, dan pembinaan jadi lebih gampang kita untuk menyisirnya,” tutur Mukhtarudin.

Untuk mengatasi sengkarut persoalan data tersebut, ia mendorong agar reformasi pendataan pelaku UMKM segera dilakukan. Perbaikan bisa dilakukan dengan melibatkan seluruh instansi dan lembaga yang selama ini kerap terlibat dalam pemberdayaan UMKM, ucapnya.

Menurutnya, pembuatan pusat data UMKM terpadu harus segera dilakukan agar pembiayaan, pendampingan, dan pemberdayaan pelaku usaha mikro serta kecil bisa terintegrasi. Dia menilai pendataan dan pemberdayaan UMKM selama ini sangat berbeda-beda, tidak terukur dan terkonsolidasi akibat buruknya pendataan.

Selama pandemi Covid-19, pemerintah telah mengalokasikan dana stimulus untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun, terangnya.

Dana tersebut dipisahkan peruntukannya ke dalam beberapa bentuk, seperti subsidi bunga atau imbal hasil pembiayaan sebesar Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi Rp78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp5 triliun, penjaminan kredit modal kerja Rp1 triliun, keringanan pajak penghasilan UMKM Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi UMKM sebesar Rp1 triliun.

Pemerintah sedang menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk 12-15 juta UMKM. Masing-masing pelaku usaha mikro akan mendapat bantuan tunai Rp2,4 juta atau Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan, Imbuhnya. (yus)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.