BPK RI Mulai Pemeriksaan Awal Pengelolaan APBD Barito Utara 2024
Maulana Kawit
17 Februari 2025 9:12 pm
.
2 min read
MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menerima kunjungan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah dalam rangka entry meeting pemeriksaan awal kepatuhan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.
Pertemuan awal ini berlangsung pada Senin (17/2/2025) dan dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pemeriksa BPK RI, Hang Perkasa, beserta sejumlah anggota tim pemeriksa. Pemeriksaan akan berlangsung selama 30 hari kerja.
Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan, serta menindaklanjuti temuan-temuan dari hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, pemeriksaan juga akan mencakup pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta pengujian substantif terhadap sejumlah transaksi dan saldo akun tertentu.
Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara, Drs. Muhlis, menyambut baik kedatangan tim pemeriksa dan menegaskan pentingnya pemeriksaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.
“Kami menyambut baik kehadiran BPK RI dalam rangka pemeriksaan pendahuluan ini. Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui hal-hal yang masih perlu dibenahi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Muhlis dalam sambutannya.
Muhlis menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti setiap masukan dan rekomendasi dari tim pemeriksa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara agar bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami telah menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar proaktif dan menyediakan data yang akurat serta lengkap sesuai kebutuhan tim BPK,” tambahnya.
Pemeriksaan ini diharapkan tidak hanya mengidentifikasi kelemahan, tetapi juga memberikan bimbingan teknis guna menyempurnakan pengelolaan APBD di masa mendatang.
Muhlis menekankan bahwa pemeriksaan oleh BPK harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem tata kelola keuangan agar sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara, Drs. Jufriansyah, turut mendukung proses pemeriksaan dan meminta seluruh jajaran untuk menjaga sinergi selama kegiatan berlangsung.
“Perangkat daerah harus saling berkonsolidasi dan memberikan informasi yang diminta secara terbuka dan tepat waktu agar proses pemeriksaan berjalan lancar,” ujarnya.
Ia juga berharap hasil pemeriksaan ini nantinya dapat menjadi pedoman dalam memperbaiki dan menyempurnakan laporan keuangan daerah ke depan.
Entry meeting ini menjadi langkah awal penting dalam penilaian terhadap pengelolaan anggaran daerah oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, yang akan berujung pada laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI.
Dengan keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintahan, diharapkan proses ini dapat menghasilkan evaluasi yang konstruktif demi peningkatan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
Penulis : Saleh
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
