Ultimate magazine theme for WordPress.
iklan bupati

Bawaslu Sebut Kampanye di Medsos Lebih Untungkan Petahana

0 50
WAROUENG SOELTAN PANJANG

JAKARTA – Bawaslu RI menyebut, salah satu rancangan PKPU yang mengatur tentang pelaksanaan kampanye di masa pandemi memiliki sisi plus dan minus bagi para kandidat Pilkada 2020.

Hal ini berkaitan dengan rancangan Peraturan KPU yang mengubah kampanye akbar hanya boleh daring atau online, dan kampanye tatap muka hanya boleh 20 orang.

“Memang ada beberapa wacana kampanye dengan daring semua. UU bisa menyebut limitatif beberapa bentuk kampanye, ada tatap muka, pertemuan terbatas, medsos dan lain-lain,” kata Ketua Bawaslu Abhan dalam diskusi virtual Polemik dan Solusi Pilkada 2020, Selasa (9/6).

“Kewenangan KPU untuk merumuskan di PKPU mau seperti apa dan ada konsultasi dengan Komisi II, apakah semuanya akan jadi daring saya kira ada plus-minus ya, ” imbuhnya.

Dia menjelaskan bagi kandidat petahana mungkin tak akan mendapatkan persoalan dalam model kampanye itu. Namun tidak dengan kandidat baru. Apalagi, ketiga berusaha mengenalkan diri pada masyarakat secara daring atau tak langsung.

Belum lagi, tidak semua masyarakat bisa mengakses internet secara bebas. Termasuk penggunaan medsos. Perlu kerja keras dalam menerapkan model kampanye seperti itu. “Mungkin bagi petahana no problem karena sudah dikenal publik. Tapi calon baru butuh metode sosialisasi. Medsos ini tidak semuanya bisa diakses publik, yang familiar dengan medsos kan tidak semua,” ujarnya.

“Tapi saya kira ini kembali ke KPU karena yang punya kewenangan ada di PKPU,” lanjutnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan gelaran kampanye akbar di Pilkada 2020 berbeda dari Pilkada seperti sebelumnya. Pelaksanaan kampanye akbar di Pilkada 2020 akan dilakukan secara online.
KPU melarang adanya kampanye akbar dengan mengumpulkan massa dalam jumlah besar di lapangan.

“Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye dapat melaksanakan metode kampanye dalam bentuk rapat umum melalui media komunikasi daring atau video conference,” kata Raka Sandi dalam uji publik virtual rancangan PKPU, Sabtu (6/6).

Dalam pelaksanaan kampanye akbar via online, terdapat beberapa ketentuan yang perlu ditaati calon kepala daerah. Seperti kampanye akbar bagi pemilihan gubernur hanya diizinkan berlangsung sebanyak dua kali.

Sementara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, hanya diperkenankan sebanyak satu kali. Untuk durasi pelaksanaan, kampanye akbar via online hanya boleh diadakan pada pukul 09.00-18.00 waktu setempat. (int)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.