Bapenda Kalteng Siapkan Basis Data Terpadu untuk Kejar Potensi Pajak
Ahmad Suhairi
12 Juni 2025 8:55 pm
.
2 min read
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, menyampaikan arahan penting dari Gubernur Kalimantan Tengah pasca rapat koordinasi yang digelar di Aula Eka Hapakat pada Kamis, 12 Juni 2025.
Fokus utama rapat tersebut adalah Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor-sektor strategis.
Menurut Anang, Gubernur menekankan pentingnya memaksimalkan potensi pendapatan daerah melalui sektor 3P, yakni Pertambangan, Perkebunan, dan Perusahaan.
Ketiga sektor ini dinilai memiliki kontribusi signifikan terhadap fiskal daerah, termasuk para kontraktor serta perusahaan yang diwajibkan melakukan pemungutan pajak.
“Instruksi Gubernur sangat jelas, PAD harus dimaksimalkan, terutama dari sektor-sektor besar seperti pertambangan dan perkebunan. Termasuk penertiban terhadap perusahaan yang seharusnya menjadi wajib pungut,” jelas Anang.
Gubernur juga menyoroti penggunaan kendaraan operasional perusahaan yang tidak menggunakan pelat nomor KH (kode kendaraan Kalimantan Tengah), yang berdampak pada hilangnya potensi pajak kendaraan bermotor.
“Pajak kendaraan harus menjadi pemasukan daerah, bukan malah mengalir ke provinsi lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan agar perusahaan-perusahaan membeli bahan bakar dari penyedia resmi yang telah ditunjuk di wilayah Kalteng. Hal ini demi memastikan bahwa pajak dari transaksi tersebut masuk ke kas daerah, bukan keluar wilayah.
“Kalau perusahaan beli BBM dari luar dan tidak lewat penyedia resmi, kita dirugikan. Belum lagi pajak alat berat yang juga tidak dibayarkan di sini,” tambah Anang.
Perhatian khusus juga diberikan pada pembayaran pajak alat berat dan pajak air permukaan. Pemerintah Provinsi mengimbau seluruh pelaku usaha agar segera melunasi kewajiban pajaknya, sesuai regulasi yang berlaku.
“Beliau tadi sangat tegas mengatakan, tak boleh ada perusahaan yang menghindar dari kewajiban pajak. Kami di Bapenda akan berkolaborasi dengan OPD terkait, mulai dari dinas perizinan, ESDM, hingga PU untuk mengawal ini,” ujar Anang.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Bapenda juga akan mengoptimalkan pengumpulan data di lapangan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem basis data terpadu. Tujuannya agar tagihan pajak yang disampaikan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
“Dengan data yang akurat, kami bisa menagih pajak secara tepat sasaran,” pungkas Anang.
Upaya ini mencerminkan keseriusan Pemprov Kalteng dalam menata sistem keuangan daerah secara lebih mandiri dan berkelanjutan.
Dengan dukungan lintas sektor dan kepatuhan dari perusahaan, diharapkan pendapatan asli daerah dapat meningkat signifikan demi mendukung pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
